Dosen Ilmu Politik dan International Studies, Universitas Paramadina A Khoirul Umam menjelaskan potensi Ganjar Pranowo dijagokan partai lain selain PDIP di Pemilihan Presiden 2024 juga sangat terbuka.
A Khoirul Umam yang juga Direktur Eksekutif Romeo Strategic Research & Consulting (RSRC) di Jakarta, Senin, mengatakan potensi tersebut karena unsur ketokohan lebih memberikan pengaruh di ajang pilpres.
"Potensi Ganjar dijagokan partai lain selain PDIP juga sangat terbuka. Karena basis elektabilitas kepemimpinan nasional di Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor ketokohan, bukan basis mesin kepartaian. Itulah yang membuat SBY menang di Pilpres 2004, dan Jokowi menang di Pilpres 2014," katanya.
Artinya, lanjut dia seorang tokoh berpotensi memenangi pilpres jika mampu membangun distingsi atau alasan pembeda dirinya dibanding patron politik lain meskipun diusung oleh basis koalisi minoritas atau partai politik non-mainstream.
"Membangun distingsi sehingga masyarakat mudah mencerna pesan bahwa dirinya layak, pantas dan kredibel untuk diusung di konstalasi politik nasional," kata Umam.
Namun, kata Umam dalam hal ini Ganjar harus mampu menciptakan momentum politik, agar dirinya dianggap layak untuk didukung oleh partai politik lain di luar PDIP.
Jangan sampai tingginya popularitas dan elektabilitas Ganjar dibanding bakal capres lainnya, hanya semata-mata ditopang oleh faktor biasnya dukungan publik yang menjadi basis pemilih loyal PDIP.
Atau, lanjut dia hanya karena faktor popularitas Ganjar sebagai gubernur di provinsi Jawa Tengah yang notabene provinsi berpenduduk terbesar ketiga di Indonesia.
Umam juga menilai tidak diundangnya Ganjar Pranowo dalam acara besar PDIP di Jawa Tengah, menegaskan adanya kompetisi dan faksionalisme kuat di tubuh PDIP.
Elektabilitas tinggi Ganjar tidak menjamin dirinya akan mendapatkan restu dari PDIP. Sikap politik Puan Maharani dan Bambang Wuryanto mengindikasikan bahwa restu politik PDIP di 2024 tidak akan diberikan kepada mereka yang berasal dari luar trah Soekarno.
"Tentu sikap Puan tidak lepas dari hasil perhitungan politik hasil pengamatan dan observasi panjang yang ia lakukan pada pola kepemimpinan dan pendekatan politik Ganjar," katanya.
Umam mengatakan jika Ganjar masih ingin tetap mendapatkan restu PDIP, maka ia harus melakukan tiga hal. Pertama, Ganjar harus bisa membangun kepercayaan kepada para faksi-faksi elit PDIP.
Baca juga: Ganjar enggan komentari polemik dengan PDIP
"Bahwa dirinya akan tetap berada dalam kontrol politik elit PDIP, sebagai petugas partai, bukan sekadar pemain solo yang berlabel PDIP," kata dia.
Kedua, Ganjar harus benar-benar mampu memastikan namanya bersih dari kasus lama yang sering dikaitkan dengan dirinya, utamanya kasus korupsi e-KTP.
"Ketiga, ia harus mampu menciptakan momentum politik, seperti yang dilakukan Jokowi pada awal 2013 lalu. Ganjar harus mampu menjelaskan kepada masyarakat akar rumput di level nasional tentang justifikasi mengapa dirinya layak, perlu dan relevan untuk dipilih menggantikan Jokowi di 2024 mendatang," ujar Umam.
A Khoirul Umam yang juga Direktur Eksekutif Romeo Strategic Research & Consulting (RSRC) di Jakarta, Senin, mengatakan potensi tersebut karena unsur ketokohan lebih memberikan pengaruh di ajang pilpres.
"Potensi Ganjar dijagokan partai lain selain PDIP juga sangat terbuka. Karena basis elektabilitas kepemimpinan nasional di Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor ketokohan, bukan basis mesin kepartaian. Itulah yang membuat SBY menang di Pilpres 2004, dan Jokowi menang di Pilpres 2014," katanya.
Artinya, lanjut dia seorang tokoh berpotensi memenangi pilpres jika mampu membangun distingsi atau alasan pembeda dirinya dibanding patron politik lain meskipun diusung oleh basis koalisi minoritas atau partai politik non-mainstream.
"Membangun distingsi sehingga masyarakat mudah mencerna pesan bahwa dirinya layak, pantas dan kredibel untuk diusung di konstalasi politik nasional," kata Umam.
Namun, kata Umam dalam hal ini Ganjar harus mampu menciptakan momentum politik, agar dirinya dianggap layak untuk didukung oleh partai politik lain di luar PDIP.
Jangan sampai tingginya popularitas dan elektabilitas Ganjar dibanding bakal capres lainnya, hanya semata-mata ditopang oleh faktor biasnya dukungan publik yang menjadi basis pemilih loyal PDIP.
Atau, lanjut dia hanya karena faktor popularitas Ganjar sebagai gubernur di provinsi Jawa Tengah yang notabene provinsi berpenduduk terbesar ketiga di Indonesia.
Umam juga menilai tidak diundangnya Ganjar Pranowo dalam acara besar PDIP di Jawa Tengah, menegaskan adanya kompetisi dan faksionalisme kuat di tubuh PDIP.
Elektabilitas tinggi Ganjar tidak menjamin dirinya akan mendapatkan restu dari PDIP. Sikap politik Puan Maharani dan Bambang Wuryanto mengindikasikan bahwa restu politik PDIP di 2024 tidak akan diberikan kepada mereka yang berasal dari luar trah Soekarno.
"Tentu sikap Puan tidak lepas dari hasil perhitungan politik hasil pengamatan dan observasi panjang yang ia lakukan pada pola kepemimpinan dan pendekatan politik Ganjar," katanya.
Umam mengatakan jika Ganjar masih ingin tetap mendapatkan restu PDIP, maka ia harus melakukan tiga hal. Pertama, Ganjar harus bisa membangun kepercayaan kepada para faksi-faksi elit PDIP.
Baca juga: Ganjar enggan komentari polemik dengan PDIP
"Bahwa dirinya akan tetap berada dalam kontrol politik elit PDIP, sebagai petugas partai, bukan sekadar pemain solo yang berlabel PDIP," kata dia.
Kedua, Ganjar harus benar-benar mampu memastikan namanya bersih dari kasus lama yang sering dikaitkan dengan dirinya, utamanya kasus korupsi e-KTP.
"Ketiga, ia harus mampu menciptakan momentum politik, seperti yang dilakukan Jokowi pada awal 2013 lalu. Ganjar harus mampu menjelaskan kepada masyarakat akar rumput di level nasional tentang justifikasi mengapa dirinya layak, perlu dan relevan untuk dipilih menggantikan Jokowi di 2024 mendatang," ujar Umam.
