Masalah TKI NTT sangat kompleks

id Robert

Masalah TKI NTT sangat kompleks

Penjabat Gubernur NTT Robert Simbolon (kanan) didampingi Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT Samuel Pakereng saat memberikan keterangan pers di Kupang, Rabu (18/7). (ANTARA Foto/Asis Lewokeda)

Masalah TKI di Nusa Tenggara Timur cukup kompleks dan tidak mudah diatasi..
Kupang (AntaraNews NTT) - Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Robert Simbolon mengakui masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di provinsi setempat sangat kompleks dan tidak mudah segara dituntaskan.
   
"Setelah saya pelajari masalah TKI di NTT kesan saya memang sangat kompleks, banyak hal yang harus kita benahi," kata Robert Simbolon di Kupang, Kamis (19/7), terkait praktik perdagangan manusia (human trafficking) yang acap kali terjadi di daerah itu.
   
Ia mengatakan, telah berdiskusi dengan tim Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigasi mengenai hal-hal yang perlu dibenahi terkait sistem pengelolaan ketenagekerjaan secara baik.
   
Untuk itu, ia mengatakan akan membangun koordinasi dengan berbagai pihak di daerah maupun pusat untuk merevitalisasi sistem layanan terpadu satu atap dalam perekrutan dan pengiriman TKI.
   
"Bagaimana cara tercepat agar layanan satu atap ini direvitalisasi sekaligus memperkuat balai-balai latihan kerja yang sudah dibangun pemerintah," katanya.

Baca juga: DPRD dukung pendataan TKI ilegal

"Saya tahu misalnya di Alor, juga di Sumba Barat Daya ada BLK yang belum maksimal bekerja, juga banyak yang harus kita lakukan," katanya.
   
Ia mengatakan, selain itu kebutuhan-kebutuhan lain yang penting diperhatikan seperti layanan pemeriksaan kesehatan yang menjadi bagian dari persyaratan pengiriman calon-calon TKI.
   
Menurutnya, layanan kesehatan calon TKI masih terpusat di Kota Kupang sehingga menyulitkan calon-calon TKI di daerah-daerah provinsi berbasiskan kepaulauan itu.
   
"Ini juga jadi soal yang meski dipikirkan terkait kemudahan, karena kemudahan-kemudahan layanan akan mempengaruhi para calon TKI untuk memenuhi persyaratan," kata Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) itu.      
   
Robert mengaku sangat menginginkan agar NTT bisa keluar dari statusnya sebagai sumber masalah perdagangan orang.
   
"Sebisa mungkin apa yang bisa dilakukan selama saya menjadi penjabat gubernur ini untuk perbaikan maka akan saya lakukan, paling tidak semangatnya dulu yang meski kita bangun bersama," katanya.
   
Robert Simbolon telah dilantik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai Penjabat Gubernur NTT untuk memimpin roda pemerintahan di provinsi itu sampai pada pelantikan gubernur dan wakil gubernur NTT terpilih dalam Pilkada 2018.

Baca juga: Empat TKI asal NTT tenggelam di Sebatik