343 calon TKI dari NTT dicegah keberangkatannya

id Bruno Kupok

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Timur Bruno Kupok. (ANTARA Foto/dok)

Dinas Nakertrans NTT mencegah keberangkatan sebanyak 343 calon tenaga kerja dari daerah ini yang hendak keluar negeri selama periode Januari-September 2018, karena tidak prosedural.
Kupang (AntaraNews NTT) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mencegah keberangkatan sebanyak 343 calon tenaga kerja dari daerah ini yang hendak keluar negeri selama periode Januari-September 2018, karena tidak prosedural.

"Untuk tahun 2018 ini, sudah 343 calon TKI yang dicegah keluar negeri oleh Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perdagangan Manusia, termasuk tiga calon TKI yang diamankan pada Kamis (13/9)," kata Kepala Bidang Pengawasan Dinas Nakertrans Provinsi NTT Thomas Suban Hoda kepada Antara di Kupang, Jumat (14/9).

Satgas Pemberantasan Perdagangan Manusia dibentuk Pemerintah Provinsi NTT sebagai bagian dari upaya mencegah pengiriman TKI secara tidak prosedural keluar daerah sejak lembaga tersebut beroperasi pada 1 Juli 2016.

Sejak beroperasi, kata Suban Hoda, Satgas Pemberantasan Perdagangan Manusia telah mencegah keberangkatan lebih dari 1.500 calon TKI asal daerah itu keluar negeri tanpa dilengkapi dokumen resmi keimigrasian seperti paspor dan visa.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT Bruno Kupok pada kesempatan sebelumnya, mengakui kinerja satgas mungkin belum optimal, akan tetapi sudah berhasil mencegah lebih dari 1.500 calon TKI ilegal yang hendak mencari kerja di luar negeri.

Ia mengatakan calon TKI ilegal yang dicegah itu hanya mereka yang hendak ke luar negeri melalui dua pintu, yakni Bandara El Tari Kupang dan Pelabuhan Tenau Kupang.

Baca juga: Satgas gagalkan keberangkatan tiga calon TKI
Baca juga: Masalah TKI NTT sangat kompleks


Daerah lain yang juga menjadi kantong-kantong TKI ilegal, seperti Pulau Flores dan Sumba, padahal sudah ada penerbangan atau pelayaran kapal langsung dari Flores maupun Sumba ke Pulau Jawa dan Kalimantan.

Dalam hubungan dengan hal itu, dia meminta pemerintah kabupaten untuk berinisiatif membentuk satgas di daerah masing-masing untuk bersama-sama mencegah pengiriman TKI secara ilegal keluar negeri.

Paling tidak, kata dia, di setiap bandar udara dan pelabuhan laut ada satgas yang ditempatkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap warga yang hendak mencari kerja ke luar negeri, tanpa melalui prosedur resmi.

"Satgas ini baru ada di Kupang. Kita harapkan kabupaten juga membentuk satgas di pintu-pintu keluar karena masalah TKI ini menjadi persoalan bersama," katanya.

Dia mengakui memang para calon TKI selalu memberi alasan keluar untuk mengunjungi keluarga di tanah rantau, tetapi satgas memahami bahwa hal itu hanya modus belaka dari para calon TKI asal Nusa Tenggara Timur.

Dia menambahkan semua calon TKI yang dicegah keluar negeri dikirim kembali ke daerah asal, setelah pembinaan berkaitan dengan persyaratan dan prosedur bekerja ke luar NTT.
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar