Kapolda NTT imbau unjuk rasa soal BBM hindari anarkis

id Kapolda NTT,Unjuk rasa,Kota Kupang,bbm

Kapolda NTT imbau unjuk rasa soal BBM hindari anarkis

Kapolda NTT Irjen Pol Setyop Budiyanto (kanan) menyapa sejumlah pengemudi ojek online usai pembagian sembako di Kota Kupang, NTT, Rabu (6/9/2022).. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha.

...Kami dari pihak kepolisian selalu akomodir berbagai unjuk rasa, karena ini adalah negara demokrasi. Tetapi kami harapkan tidak berbuat yang anarkis
Kupang (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Setyo Budiyanto mengimbau kepada para pendemo penolakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) tidak melakukan tindakan anarkis sama berunjuk rasa.

"Kami dari pihak kepolisian selalu akomodir berbagai unjuk rasa, karena ini adalah negara demokrasi. Tetapi kami harapkan tidak berbuat yang anarkis," katanya kepada wartawan di Kupang, Kamis, (8/9/2022).

Hal ini disampaikan nya berkaitan dengan maraknya unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa serta pengemudi kendaraan umum di NTT yang di beberapa daerah hampir berujung ke anarkis.

Ia mengatakan bahwa aksi-aksi unjuk rasa itu tentunya akan berkaitan dengan masyarakat. Karena itu diharapkan para pengunjung rasa diharapkan tetap santun dalam menyampaikan aspirasinya.

"Satu sisi banyak masyarakat juga yang punya kepentingan yang banyak. Karena itu unjuk rasa diharapkan tidak mengganggu masyarakat yang punya kepentingan yang banyak.

Karena itu tambah komandan berbintang dua itu, baik yang berunjuk rasa maupun masyarakat umum tetap saling menjaga.

"Artinya bahwa unjuk rasa yang dilakukan tetap pada batas-batas koridor yang sudah ditentukan, dan tidak dilakukan untuk mengganggu kepentingan orang lain," tambah dia.

Mantan Penyidik KPK itu menambahkan bahwa unjuk rasa yang dilakukan juga diharapkan harus melalui proses ijin di Polres setempat.

Hal ini ujar dia bertujuan agar aparat kepolisian bisa mengawal dan menjaga jalannya unjuk rasa itu berjalan dengan baik dan tanpa aksi-aksi anarkis.

Disamping itu dia juga berharap agar Pimpinan DPRD atau Kepala Daerah bisa membantu untuk beraudiensi dengan para pengunjuk rasa dan menerima serta menampung aspirasi masyarakat.

"Yang jadi masalah kalau tidak diterima untuk audiensi, kita juga yang repot," katanya.

Baca juga: Pemerintah berjanji turunkan harga BBM jika minyak dunia turun

Baca juga: Pemprov NTT sesuaikan tarif dasar angkutan