"Karena obyek wisata Taman Nasional Komodo itu berkaitan dengan penerimaan daerah, maka pengelolaannya diserahkan saja ke daerah, agar pendapatan dari TN Komodo ini riil jatuh ke tangan daerah," katanya kepada Antara di Kupang, Rabu (7/11).
Dengan demikian, kata anggota International Fund for Agricultural Development (IFAD) untuk program pemberdayaan ekonomi ini, pendapatan dari TN Komodo tidak lagi dalam konteks bagi hasil, atau dalam APBD disebut sebagai pendapatan lain-lain yang sah.
Gubernur NTT Viktor Laiskodat sebelumnya menyatakan keinginannya agar Pemerintah Provinsi NTT juga dilibatkan dalam pengelolaan TN Komodo yang selama ini dikelola sepenuhnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Artinya, pendapatan yang diperoleh dari TN Komodo selama ini (berapa pun nilainya, red) tidak dibagi sedikitpun kepada daerah, tetapi dimasukkan semuanya ke kas negara sebagai pendapatan bukan pajak.
Karena itu, mestinya pengelolaan TN Komodo harus melibatkan pemda agar daerah bisa mendapat manfaat dari keberadaan taman nasional terkemuka itu. "Kita berharap para wakil rakyat asal NTT yang duduk di Senayan saat ini, perlu menyuarakannya," katanya menambahkan.
Baca juga: Pengamat: Pengelolaan TN Komodo kewenangan pusat
Selain itu, para wakil rakyat yang duduk di DPRD Provisni NTT maupun di Kabupaten Manggarai Barat juga ikut menyuarakannya, karena berkaitan erat dengan pengembangan daerah dan penerimaan keuangan daerah.
"Mungkin wakil rakyat kita belum sempat berpikir ke sana, tetapi kita juga terus memberikan masukan agar merekalah yang memperjuangkannya di tingkat nasional," kata mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ini.
