#APBD NTT

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu melaporkan realisasi pendapatandaerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp10,12 triliun hingga Juni 2026, dengan APBD konsolidasi ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) mengharmonisasikan dua rancangan regulasi APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025 untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 demi ...

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkomitmen membangun jembatan permanen senilai sekitar Rp14,6 miliar, sumur bor di daerah rawan kekeringan, serta menyalurkan bantuan logistik dan ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Malaka tentang ...

Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan pembangunan di daerah itu. Wali Kota ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur mengharmonisasikan dua rancangan regulasi pertanggungjawaban APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025 untuk memperkuat akuntabilitas dan kepastian ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan bantuan kepada 140 Kepala Keluarga (KK) kurang mampu di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) lewat Program Bantuan Pasang Baru Listrik ...

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi pendapatan pemerintah daerah di Provinsi NTT secara konsolidasi mencapai Rp7,09 triliun hingga Mei 2026, sedangkan belanja daerah sebesar ...