#APBD NTT

Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo mendorong relaksasi kebijakan fiskal guna menjaga keseimbangan belanja pegawai dan kualitas layanan publik di tengah keterbatasan PAD dan tekanan keuangan ...

Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena menegaskan masih mencari solusi dengan pemerintah pusat terkait polemik PPPK yang dirumahkan akibat kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengharmonisasikan dua rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sikka tentang regulasi Pemberian Tunjangan Hari Raya ...

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi belanja anggaran pendapatan dan pendapatan negara (APBN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) per Februari 2026mencapai ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) memfasilitasi dan mengharmonisasikan dua Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Timur tentang Pemberian THR ...

Pengamat ekonomi regional dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, James Adam mengatakan kebijakan pembatasan belanja pegawai dari APBD maksimal 30 persen bersifat wajib karena sesuai dengan undang-undang ...

Sejumlah kepala daerah se-Nusa Tenggara Timur sepakat untuk bernegosiasi dengan pemerintah pusat dan DPR terkait kebijakan ketentuan pembatasan belanja pegawai sebesar 30 persen yang berdampak pada ...

Pengamat ekonomi regional dari Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) Dr James Adam menilai kolaborasi perbankan dan pemerintah daerah menjadi kunci peningkatan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat ...

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan penerbitan 15.800 sertifikat redistribusi tanah 2026, sebagai bagian dari pelaksanaan reforma agraria. ...

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan pada tahun 2026 bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diarahkan kepada 50.000 pekerja rentan ...