#KEWENANGAN

Selama 44 tahun, sistem hukum di Indonesia menggunakan produk hukum peninggalan kolonial melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau yang dikenal dengan Kitab ...

Komisi III DPR RI mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP bakal terdiri dari 334 pasal dengan ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tidak terlibat dalam penawaran jasa initial public offering (IPO) dan tidak pernah memberikan persetujuan kegiatan operasional PT Investindo Public Optima, ...

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi mengenai aturan aparat kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri yang termuat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ...

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang menyebutkan kebijakan pajak pada marketplace bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan pergeseran (shifting) mekanisme dalam pembayaran pajak dan juga ...

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal membantah adanya perdebatan antara DPR denganMahkamah Konstitusi sebagai buntut keluarnya putusan yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan ...

Setelah mencabut ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) di awal tahun ini, Mahkamah Konstitusi (MK) terus menciptakan ...

Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Zet Tadung Allo menegaskan bahwa proses penyelidikan terhadap dugaan korupsi pembangunan 2.100 rumah bagi warga eks pejuang Timor Timur atau Tim-Tim ...

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan menyelesaikan polemik empat pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar, ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih memproses kandidat calon Direksi/Komisaris Bank NTT hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa (LB) yang digelar di ...