#KEWENANGAN

Kumpulan berita kewenangan, ditemukan 1013 berita.

Laboratorium Biokesmas NTT belum memiliki spesialis patologi klinik

Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Prof.Dr Fred Benu mengatakan penghentian operasional laboratorium Biokesmas Provinsi NTT karena belum memiliki tenaga ...

Dinkes sebut Labotarium Biokesmas NTT lakukan pelanggaran izin

Dinas Kesehatan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur menghentikan sementara kegiatan operasional laboratorium Biokesmas Provinsi NTT melakukan pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR) ...

OJK sebut perlu strategi efektif berantas pinjaman online ilegal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan perlu ada strategi yang efektif untuk memberantas praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang masih terus bermunculan meski otoritas dan pihak berwenang telah ...

MPR RI telah membuat "time tabel" rencana amendemen UUD 1945

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan lembaganya telah menyiapkan jadwal atau "time tabel" rencana amendemen UUD 1945 untuk mengembalikan kewenangan MPR menetapkan Pokok-Pokok Haluan ...

Polda NTT belum memiliki kapal patroli yang memadai

Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT) Irjen Pol Lotharia Latif mengatakan saat ini Polda NTT belum mempunyai fasilitas yang memadai untuk berpatroli di wilayah perairan NTT guna ...

Puluhan negara buat pernyataan bersama tentang Afghanistan

Lebih dari 60 negara mengeluarkan pernyataan bersama yang mengatakan warga Afghanistan dan warga negara asing yang ingin meninggalkan negara itu harus diizinkan untuk pergi. Mereka juga mengatakan ...

Kemarin, dari PPKM Jawa-Bali diperpanjang hingga peluncuran OSS

Berbagai berita ekonomi yang disiarkan Kantor Berita ANTARA pada Senin (9/8) telah menarik perhatian para pembaca seperti pemerintah perpanjang PPKM di Jawa-Bali hingga 16 Agustus 2021 hingga BKPM ...

Akademisi: PPKM langkah tepat selamatkan rakyat dari pandemi COVID-19

Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang, MSi mengatakan keputusan pemerintah untuk memperpanjang PPKM sebagai langkah tepat untuk menyelamatkan rakyat dan negara dari ancaman ...

Presiden: ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani

Presiden Joko Widodo menyebut Aparatur Sipil Negara (ASN) bukanlah pejabat yang dilayani malah sebaliknya harus melayani masyarakat. "ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang ...

Jaksa Agung: Hukum jangan jadi alat "pemiskinan" rakyat kecil

Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin mengingatkan jajarannya untuk profesional menindak masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan tidak ...