#MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima uji materi pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justicedi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimohonkan ...

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menyatakan tidak dapat menerima uji materi terkait ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena permohonan yang diajukan ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHPyang mempersoalkan Pasal 256 tentang keharusan pemberitahuan jika ingin mengadakan pawai, unjuk ...

Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan memutus permohonan uji materi pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justicepadaUndang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ...

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan tenaga alih daya (outsourcing) akan kembali diatur dalam Undang-Undang ...

Telkomsel menyampaikan tanggapan atas gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem penghangusan kuota internet yang belum digunakan ...

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Anshar Manrulu menilai usulan menaikkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) oleh sejumlah partai parlemen menunjukkan tidak ...

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan menilai usulan ambang batas parlemen sebesar 7 persen dapat mencegah terjadinya politik transaksional. "Dengan demikian, bisa jadi ...

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai bahwa usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi 7 persen terlalu tinggi bagi partai-partai politik. "Saya kira kalau 7 persen ...

Rapat Paripurna Ke-14 DPR RI Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak bisa memproses laporan soal pencalonan Adies Kadir ...