#MK

Kumpulan berita mk, ditemukan 834 berita.

Wartawan tak bisa dipidana?

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 mendapat beragam respons yang pada intinya menegaskan bahwa putusan ini merupakan terobosan penting dalam menjamin kebebasan pers sekaligus ...

Mensesneg: Revisi UU Pemilu tak atur koalisi permanen

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa revisi terhadap Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tidak mengatur mengenai koalisi permanen partai-partai politik. ...

MK menolak uji materi perlindungan untuk kolumnis disamakan wartawan

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang meminta agar perlindungan hukum untuk kolumnis dan kontributor lepas disamakan dengan wartawan. ...

Mahkamah Konstitusi: Sanksi pidana maupun perdata tak boleh jadi instrumen utama sengketa pers

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sanksi pidana maupun perdata tidak boleh dijadikan sebagai instrumen utama untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan karya jurnalistik hasil kerja ...

Mahkamah Konstitusi perjelas makna "perlindungan hukum" terhadap wartawan di UU Pers

Mahkamah Konstitusi (MK) memperjelas makna frasa “perlindungan hukum” terhadap wartawan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. MK menyatakan ...

Mahkamah Konstitusi: Uji materi soal ijazah capres wajib autentikasi tidak dapat diterima

Mahkamah Konstitusi menyatakan perkara uji materi yang meminta agar ijazah calon presiden dan calon wakil presiden wajib dilakukan autentikasi faktual tidak dapat diterima. Menurut MK, permohonan ...

Mahasiswa minta MK beri batasan soal hak amnesti dan abolisi Presiden

Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk memberikan batasan yang jelas terkait hak pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 ...

Menkum: Disusun 63 tahun, KUHP baru menggantikan warisan kolonial Belanda

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah dan DPR RI telah melalui proses yang sangat panjang dalam menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru untuk meninggalkan warisan ...

Negara harus hadir mencegah modal politik tinggi

Wacana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belakangan ini kian marak. Narasi diskursus ini kian mewarnai media sosial, bahkan sejumlah media ...

MA membentuk pansel jelang Anwar Usman pensiun tahun 2026

Mahkamah Agung (MA) telah membentuk panitia seleksi yang akan menjaring calon pengganti Hakim Konstitusi Anwar Usman yang akan memasuki masa purna bakti atau pensiun pada pengujung tahun 2026. ...