#MK

Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil serta merta ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masihmempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian untuk mengundurkan diri atau ...

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 mungkin tidak menimbulkan gegap gempita seperti putusan politik lainnya, tetapi dampaknya jauh lebih mendasar dari yang tampak di permukaan. ...

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa anggota Polri aktif yang menduduki jabatan di luar institusi ...

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang meminta akhir masa jabatan Kapolri disamakan dengan masa jabatan presiden dan anggota kabinet. ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menduduki jabatan di luar kepolisian alias jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ...

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang meminta agar batas usia maksimal pemuda ditambah menjadi 40 tahun dari sebelumnya ...

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan bahwa Rahayu Saraswati Djojohadikusumo tetap merupakan Anggota DPR RI periode 2024-2029, sehingga statusnya tidak nonaktif. "MKD DPR RI ...

Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima empat perkara uji materi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena revisi terbaru atas undang-undang tersebut telah disahkan Presiden ...

Pakar Hukum Tata NegaraBivitri Susanti menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah perlu diakomodasi maksimal di dalam pembahasan ...