#PEMISAHAN PEMILU

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah RI mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemisahan anggaran program Makan Bergizi Gratis dari anggaran pendidikan. ...

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 yang dimohonkan pemohon nomor 40/PUU-XXIV/2026 perihal masuknya anggaran program Makan Bergizi ...

Komisi II DPR RI mulai menggelar rapat untuk membahas dan mendengar masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ...

Pakar Hukum Tata NegaraBivitri Susanti menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah perlu diakomodasi maksimal di dalam pembahasan ...

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi soal perintah membentuk lembaga independen pengawas aparatur sipil negara (ASN) akan dijadikan sebagai masukan ...

Diskusi terbatas antara Komisi II DPR RI dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menjadi ruang pertemuan gagasan yang sarat makna tentang arah kebijakan fiskal daerah dan masa ...

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dapat ditunjuk pusat atau dipilih DPRD. “Kalau ...

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu antara pemilu nasional dan pemilu lokal menyalahi amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Maka ...

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan, dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun dan 6 bulan. Putusan ...

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menuturkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah membuka babak baru demokrasi elektoral Indonesia. Dia menjelaskan, pemilu nasional ...