#PENGUATAN KELEMBAGAAN

Kumpulan berita penguatan kelembagaan, ditemukan 167 berita.

Mengapa Polri harus tetap di bawah komando presiden?

Keputusan DPR dalam rapat Komisi III bersama Kapolri, Senin (26/1), dilanjutkan dengan rapat Paripurna DPR keesokan harinya, semakin mempertegas posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap ...

Imigrasi NTT memperkuat integritas dan layanan keimigrasian

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Kanwil Ditjenim) Nusa Tenggara Timur menjadikan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-76 sebagai momentum memperkuat integritas lembaga dan pelayanan keimigrasian ...

Yusril: RUU Penanggulangan Disinformasi tidak membatasi bebas berekspresi

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan wacana penyusunan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi atau bersifat ...

Mencermati masa depan Pilkada di Indonesia

Perdebatan mengenai wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kembali mengemuka dan menempati ruang diskursus politik nasional. Setelah hampir dua dekade Indonesia ...

Upaya menjaga muruah dan kredibilitas pajak

Peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali terjadi pada 10 Januari 2026 dan kali ini melibatkan oknum pegawai pajak, wajib pajak, dan konsultan pajak, ...

Kemlu: Indonesia menjalankan kepemimpinan Dewan HAM PBB secara inklusif

Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat diplomasi hak asasi manusia (HAM) dalam kapasitasnya sebagai Presiden Dewan HAM PBB, kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu). "Dalam menjalankan ...

Jamkrindo memperkuat ekosistem pelatihan pidana kerja sosial di NTT

PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) memperkuat ekosistem pelaksanaan pidana kerja sosial di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui dukungan pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha bagi peserta ...

Kondisi perberasan 2026, antara produksi dan tuntutan transformasi

Menilik prospek dan analisis kondisi perberasan 2026 di Indonesia, sesungguhnya menghadirkan optimisme sekaligus tantangan baru yang perlu dibaca secara jernih. Proyeksi lembaga internasional, ...

Pakar hukum meminta Komisi III DPR reformasi Polri secara radikal

Pakar hukum pidana Prof Suparji Ahmad meminta kepada Komisi III DPR RI yang kini telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Reformasi Aparat Penegak Hukum, agar mereformasi Kepolisian Negara Republik ...

Pemkab Ende-Kemenkum NTT berkolaborasi percepat pendaftaran KI

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) berkolaborasi mendorong percepatan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) di wilayah ...