#PERDA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) menyelaraskan peraturan daerah (Perda) tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan regulasi terbaru untuk memastikan kepastian ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur memperkuat kualitas delapan rancangan produk hukum Kabupaten Malaka melalui proses harmonisasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) menyatakan pelibatan perancang peraturan Perundang-undangan sejak tahap awal pembentukan regulasi untuk memperkuat kualitas program ...

PT Flobamor (Perseroda) menghidupkan kembali bisnis perkapalan melalui pengoperasian Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Sasando yang melayani rute Kupang-Semau untuk mendukung mobilitas masyarakat dan ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) mendorong peningkatan kualitas regulasi dan kepastian hukum melalui harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) memperkuat reformasi regulasi pemilihan kepala desa melalui analisis dan evaluasi peraturan daerah guna mendorong harmonisasi ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur bersama Dinas Peternakan (Disnak) Provinsi NTT mengoptimalisasiperaturan daerah (perda) guna mendukung swasembada pangan, ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT)melakukankoordinasi bersama pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Nagekeo untukpenyusunan tujuh rancangan peraturan ...

Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah (perda) yang mewajibkan kemitraan antara agen wisata luar ...

Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Stefanus B.A.N. Liow menyatakan perlunya penyelarasan regulasi perkoperasian antara pemerintah pusat dan daerah. “DPD RI melalui BULD ...