Kemenkum-Dinas Peternakan optimalisasi perda dukung swasembada pangan

Rabu, 20 Mei 2026 13:28 WIB

Tim Analis Hukum Kanwil Kemenkum NTT saat melakukan koordinasi dan konsultasi bersama Dinas Peternakan Provinsi NTT di Kupang. (ANTARA/HO-Kemenkum NTT)

Kupang, NTT (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur bersama Dinas Peternakan (Disnak) Provinsi NTT mengoptimalisasi peraturan daerah (perda) guna mendukung swasembada pangan, khususnya melalui penguatan regulasi sektor peternakan di daerah tersebut.

“Tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi perda tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menghadirkan kebijakan daerah yang responsif, adaptif, dan mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor prioritas,” kata Kepala Kanwil Kemenkum NTT Silvester Sili Laba di Kupang, Selasa.

Hal itu disampaikan saat Tim Analis Hukum Kanwil Kemenkum NTT melakukan koordinasi dan konsultasi bersama Dinas Peternakan Provinsi NTT, guna mendorong optimalisasi tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah yang sebelumnya telah disampaikan melalui surat resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT.

Fokus utama pembahasan diarahkan pada penguatan regulasi daerah yang mendukung program swasembada pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya pada sektor peternakan yang menjadi salah satu sektor strategis daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Kanwil Kementerian Hukum NTT diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Peternakan Provinsi NTT, Remigius S. Dosom.

Kehadiran tim tersebut menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum NTT dalam memastikan setiap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi perda dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh perangkat daerah terkait.

Kedua instansi membahas berbagai langkah strategis terkait sinkronisasi kebijakan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain membahas aspek regulasi, koordinasi ini juga menjadi momentum penguatan pembinaan hukum di daerah.

Hal ini dinilai penting guna memastikan regulasi daerah yang dibentuk tidak hanya harmonis secara hukum, tetapi juga efektif dan implementatif dalam mendukung pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Silvester menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola regulasi yang berkualitas.

Ia berhatap melalui sinergi tersebut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor peternakan di NTT dapat berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah ke depan.