#PILKADA TIDAK LANGSUNG

Kumpulan berita pilkada tidak langsung, ditemukan 379 berita.

PDIP: Pertahankan pilkada langsung

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)secara tegas menyatakan sikap untuk mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat. "Rakernas I partai ...

Survei LSI Denny JA: Mayoritas publik menolak Pilkada dipilih DPRD

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memaparkan hasil survei publik terbaru yang menghasilkan bahwa mayoritas publik menyatakan menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih oleh ...

Survei Denny JA: Mayoritas pemilih Prabowo menolak Pilkada dipilih DPRD

Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan bahwa mayoritas pemilih dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, menyatakan menolak wacana pemilihan kepala daerah ...

Negara harus hadir mencegah modal politik tinggi

Wacana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belakangan ini kian marak. Narasi diskursus ini kian mewarnai media sosial, bahkan sejumlah media ...

Partai Gerindra mendukung usulan kepala daerah dipilih DPRD

Partai Gerindra mendukung usulan kepala daerah level gubernur hingga bupati/wali kota dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing daerah. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra ...

KPK menilai korupsi yang dilakukan kepala daerah sudah tidak secara langsung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah sudah tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui seseorang yang menjadi perwakilan atau ...

Bahlil mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). "Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami ...

Kejari Sumba Timur menetapkan tiga tersangka korupsi dana Pilkada 2024

Kejaksaan Negeri Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur,menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan penggunaan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumba Timur ...

Baleg DPR: Revisi UU Pemilu, Pilkada, Partai Politik harus dibahas satu paket

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan revisi Undang-undang Pemilu, Undang-undang Pilkada, dan Undang-undang Partai Politik sudah seharusnya dibahas dalam satu paket. ...

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, solusi "buah simalakama"

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan, dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun dan 6 bulan. Putusan ...