#PPPK

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat sebanyak 548 sertifikat halal telah diterbitkan bagi pelaku usaha di daerah itu hingga Juni 2026. "Dari ...

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk memperkuat otonomi daerah dalam Rapat Koordinasi Wilayah ...

Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena mengatakan per Senin ini, gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemprov NTT disalurkan secara ...

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbaupemerintah daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer baru karena bisa membebani belanja pegawai dan menjadi bom waktu bagi daerah itu sendiri. ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut masa transisi pemberlakuan batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akan diperpanjang. ...

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mendorong Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, terus memperkuat pelayanan publik yang inklusif ...

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah untuk mengangkat guru honorer untuk menjadi pegawai negeri sipil secara bertahapkarena saat ini Indonesia sudah mengalami fenomena ...

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 31 Desember 2024 menjadi basis data penyelesaian guru berstatus honorer atau non-ASN guna ...

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT)Melki Laka Lena mengatakan dalam pembicaraannya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kupang pada Senin (6/4) kemarin, Wapres berkomitmen tidak ada ...

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri memastikan pengendalian belanja pegawai tetap dalam batas ideal, serta menjamin keberlanjutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian ...