#PPPK

Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena menegaskan masih mencari solusi dengan pemerintah pusat terkait polemik PPPK yang dirumahkan akibat kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 ...

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengatakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPKtidak boleh dipecat jika kontraknya belum berakhir. ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut kepastian mengenai kebijakan bekerja dari rumah (WFH) dalam rangka penghematan energi di tengah dinamika global akan diumumkan pada Selasa ...

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan belum cairnya Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh disebabkan oleh proses pengajuan dari masing-masing kementerian dan lembaga (K/L). ...

Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo menyebut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948/2026 sebagai momentum untuk merawat harmoni dan toleransi antarumat beragama di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara ...

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat realisasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2026 untuk aparatur negara di ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan telah mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov NTT senilai Rp96,4 miliar Kepala Badan ...

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan menyebutkan realisasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk aparatur negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mencapai ...

Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menguji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ke Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran tidak ingin menjadi “ASN ...

Pengamat ekonomi regional dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, James Adam mengatakan kebijakan pembatasan belanja pegawai dari APBD maksimal 30 persen bersifat wajib karena sesuai dengan undang-undang ...