#PUTUSAN MK

Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons kritik terkait realisasi anggaran pendidikan yang masih di bawah 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam rapat kerja dengan ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam dua kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi dan renovasi sekolah di Kota dan Kabupaten Kupang dengan ...

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu antara pemilu nasional dan pemilu lokal menyalahi amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Maka ...

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan, dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun dan 6 bulan. Putusan ...

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menuturkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah membuka babak baru demokrasi elektoral Indonesia. Dia menjelaskan, pemilu nasional ...

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi mengenai aturan aparat kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri yang termuat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ...

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan revisi Undang-Undang Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang ...

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pemerintah membentuk tim lintas kementerian untuk mengkaji serta menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru soal pemisahan ...

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal membantah adanya perdebatan antara DPR denganMahkamah Konstitusi sebagai buntut keluarnya putusan yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan ...

Wakil Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengemukakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal berpotensi ...