#UU ASN

Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil serta merta ...

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 mungkin tidak menimbulkan gegap gempita seperti putusan politik lainnya, tetapi dampaknya jauh lebih mendasar dari yang tampak di permukaan. ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menduduki jabatan di luar kepolisian alias jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ...

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi soal perintah membentuk lembaga independen pengawas aparatur sipil negara (ASN) akan dijadikan sebagai masukan ...

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan mempelajari lebih lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan pembentukan lembaga independen untuk mengawasi aparatur ...

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemerintah dan DPRuntuk membentuk lembaga independen yang bertujuan mengawasi penerapan sistem merithingga perilaku aparatur sipil negara (ASN) ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong adanya peraturan presiden yang mengatur larangan rangkap jabatan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang wakil ...

Pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Subarsono menilai rencana pemerintah merekrut 1,3 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu sebagai keputusan rasional ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pengembalian uang oleh Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), tidak menghapus unsur pidananya dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur ...

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal menyerang kehormatan atau nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dikecualikan ...