Kupang (ANTARA News NTT) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Nae Soi mengatakan pembenahan jalan di wilayah provinsi kepulauan ini tidak menggunakan pola mencicil, artinya jalan dalam kondisi rusak parah akan dikerjakan sampai tuntas.
"Tak ada lagi yang namanya pola mencicil dalam membenahi jalan yang rusak di NTT. Artinya, jika jalanannya rusak hingga mencapai satu kilometer, misalnya, harus dikerjakan sampai tuntas, tanpa mencicil sebagiannya kemudian melanjutkan pada tahun anggaran berikutnya," kata Nae Soi di Kupang, Jumat (30/11).
Ia mengatakan, masih terdapat kurang lebih 1.650 kilometer jalan provinsi masih dalam kondisi memprihatinkan yang perlu secepatnya mendapat pembenahan dari total ruas jalan provinsi sepanjang 2.650 kilometer.
Ruas jalan yang masih rusak parah ini, kata dia, harus dikerjakan dengan pola pendekatan pembangunan secara tuntas, sehingga masyarakat dapat menikmati jalanan tersebut untuk mendukung kegiatan ekonominya.
"Dalam bahasa modern, dibutuhkan upaya quatum leap atau lompatan luar biasa untuk mengatasi keterbelakangan aspek aksesibilitas jalan kita di NTT," katanya.
Ia mengatakan pemerintahannya bersama Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat secara serius akan membenahi infrastruktur jalan provinsi sebagai salah satu misi utama pembangunan.
Baca juga: NTT prioritaskan jalan perbatasan
Dia mengatakan pemerintah akan membenahi jalan provinsi mulai tahun 2019 mendatang dengan prioritas utama pada wilayah-wilayah yang masih terisolasi, seperti di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecusse, Timor Leste serta Elar di Manggarai Timur.
"Untuk daerah Amfoang di wilayah Kabupaten Kupang akan dikerjakan tahun depan. Kami sudah alokasikan dana sekitar Rp250 miliar untuk penyelesaian jalan tersebut, dan juga di Kecamatan Elar, Manggarai Timur sepanjang 14 kilometer," ujarnya.
Nae Soi menambahkan, pemerintah provinsi bertekad menyelesaikan infrastruktur jalan dalam waktu tiga tahun ke depan sesuai dengan program kerja yang telah disampaikan pada saat kampanye Pemilu Gubernur NTT.
Ia menjelaskan pihaknya akan meminta badan usaha untuk mengerjakan ruas jalan tersebut, kemudian pemerintahannya dapat mencicilnya melalui dana dari APBD NTT sesuai kesepakatan yang dibuat.
"Atau mungkin dengan pilihan lain, seperti menjaminkan jalan pada perusahaan dengan cicilannya berasal dari perhitungan penyusutan jalan dan bukan dari APBD. Ini beberapa alternatif yang tengah kami kembangkan dalam pembangunan infrastruktur jalan di NTT," katanya.
Baca juga: Akhir 2018 seluruh jalan di perbatasan sudah beraspal
Baca juga: Rp180 miliar bangun Sabuk Merah perbatasan
"Tak ada lagi yang namanya pola mencicil dalam membenahi jalan yang rusak di NTT. Artinya, jika jalanannya rusak hingga mencapai satu kilometer, misalnya, harus dikerjakan sampai tuntas, tanpa mencicil sebagiannya kemudian melanjutkan pada tahun anggaran berikutnya," kata Nae Soi di Kupang, Jumat (30/11).
Ia mengatakan, masih terdapat kurang lebih 1.650 kilometer jalan provinsi masih dalam kondisi memprihatinkan yang perlu secepatnya mendapat pembenahan dari total ruas jalan provinsi sepanjang 2.650 kilometer.
Ruas jalan yang masih rusak parah ini, kata dia, harus dikerjakan dengan pola pendekatan pembangunan secara tuntas, sehingga masyarakat dapat menikmati jalanan tersebut untuk mendukung kegiatan ekonominya.
"Dalam bahasa modern, dibutuhkan upaya quatum leap atau lompatan luar biasa untuk mengatasi keterbelakangan aspek aksesibilitas jalan kita di NTT," katanya.
Ia mengatakan pemerintahannya bersama Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat secara serius akan membenahi infrastruktur jalan provinsi sebagai salah satu misi utama pembangunan.
Baca juga: NTT prioritaskan jalan perbatasan
Dia mengatakan pemerintah akan membenahi jalan provinsi mulai tahun 2019 mendatang dengan prioritas utama pada wilayah-wilayah yang masih terisolasi, seperti di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecusse, Timor Leste serta Elar di Manggarai Timur.
"Untuk daerah Amfoang di wilayah Kabupaten Kupang akan dikerjakan tahun depan. Kami sudah alokasikan dana sekitar Rp250 miliar untuk penyelesaian jalan tersebut, dan juga di Kecamatan Elar, Manggarai Timur sepanjang 14 kilometer," ujarnya.
Nae Soi menambahkan, pemerintah provinsi bertekad menyelesaikan infrastruktur jalan dalam waktu tiga tahun ke depan sesuai dengan program kerja yang telah disampaikan pada saat kampanye Pemilu Gubernur NTT.
Ia menjelaskan pihaknya akan meminta badan usaha untuk mengerjakan ruas jalan tersebut, kemudian pemerintahannya dapat mencicilnya melalui dana dari APBD NTT sesuai kesepakatan yang dibuat.
"Atau mungkin dengan pilihan lain, seperti menjaminkan jalan pada perusahaan dengan cicilannya berasal dari perhitungan penyusutan jalan dan bukan dari APBD. Ini beberapa alternatif yang tengah kami kembangkan dalam pembangunan infrastruktur jalan di NTT," katanya.
Baca juga: Akhir 2018 seluruh jalan di perbatasan sudah beraspal
Baca juga: Rp180 miliar bangun Sabuk Merah perbatasan