Jakarta (ANTARA) - Ketika Program Kartu Prakerja diluncurkan pada 2020, tujuan utama yang ingin dicapai adalah meningkatkan kompetensi pekerja di seluruh Indonesia, tidak membedakan mereka yang menjadi penerima di kota atau di desa.
Program bantuan pelatihan itu telah diterima oleh 16,45 juta orang sampai dengan November 2022 yang tersebar di 514 kabupaten/kota di Tanah Air.
Penerima manfaat tidak hanya berasal dari kota, tapi juga mereka yang tinggal di desa dengan survei evaluasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja per September 2022 menemukan sebanyak 60 persen penerima tinggal di desa.
Survei yang sama menemukan bahwa 3 persen penerima manfaat tinggal di kabupaten tertinggal. Pelatihan yang diberikan Kartu Prakerja juga dapat dinikmati wilayah yang masuk daerah terluar dan terdepan.
Erlinda Rambu Enga adalah salah satu penerima manfaat Kartu Prakerja yang berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, salah satu pulau di selatan Nusantara yang berbatasan dengan Australia.
Sempat menjadi pengangguran sejak keluar dari pekerjaan di bank pada 2018, Erlinda tertarik mengikuti Kartu Prakerja sejak mendapat informasi mengenai program peningkatan kompetensi itu di media sosial.
Erlinda akhirnya diterima menjadi peserta penerima manfaat ketika Gelombang 5 dibuka pada Agustus 2020.
Perempuan berusia 28 tahun itu menyebut diterima menjadi peserta Kartu Prakerja menjadi berkah baginya. Pasalnya, tidak lama berselang sang ayah meninggal dunia, sehingga membuatnya menjadi tulang punggung keluarga, mengingat ibundanya yang sakit-sakitan.
Meski keluarganya masih memiliki sawah yang hasilnya bisa dijual untuk menopang kebutuhan keluarga besar, dia bertekad untuk tetap memiliki pendapatan yang dihasilkannya sendiri.
"Dari Prakerja aku tahu yang namanya mencari uang sendiri. Kalau tidak ada Prakerja, mungkin aku hanya tidur-tidur karena mungkin menunggu dari usaha pertanian itu," kata Erlinda ketika berbicara dengan ANTARA saat ditemui di acara Kartu Prakerja di Bali.
Perempuan yang berasal dari Kabupaten Sumba Tengah di Nusa Tenggara Timur (NTT) itu kemudian memilih beberapa pelatihan yang dapat berguna untuk melamar pekerjaan dan membuka usaha sendiri.
Pelatihan yang dipilih adalah menggunakan Microsoft Excel, digital marketing dan wirausaha online.
Berbekal sertifikat yang diterimanya usai pelatihan, ia kemudian melamar untuk menjadi mitra Badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan petugas untuk melakukan berbagai survei di lapangan.
Bukan kali pertama ia melamar menjadi mitra BPS, tapi berbeda dengan lamaran sebelumnya, Erlinda kemudian diterima untuk menjadi petugas BPS pada 2020 ketika menyertakan sertifikat dari pelatihan Kartu Prakerja.
Dimulai sebagai mitra untuk satu program BPS pada 2020, lulusan Universitas Nusa Cendana di Kupang itu masih dipercaya untuk menjadi mitra survei di Kabupaten Sumba Tengah sampai saat ini.
Beberapa survei sudah dilakukannya di beberapa desa di Sumba Tengah untuk BPS, termasuk Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022.
"Kemarin aku sudah dijadikan pengawas, bukan pendata. Aku pemeriksa sekarang," jelas Erlinda, soal posisinya di program terbaru BPS.
Bentuk pemanfaatan pelatihan tidak hanya dapat dilihat dari pekerjaannya sebagai mitra BPS. Erlinda juga telah membuka usaha yang modalnya didapat berkat insentif Kartu Prakerja, tidak hanya satu, tapi dua usaha.
Secara mandiri Erlinda telah membuka kios bensin eceran di dekat rumah dan toko yang menjual berbagai peralatan upacara adat, termasuk menyediakan kain adat Sumba.
Dia juga kemudian mulai berjualan pulsa dan token listrik menggunakan aplikasi untuk menambah penghasilannya, memanfaatkan pengetahuan soal berjualan daring yang didapatnya dari Kartu Prakerja.
Erlinda menyebut dirinya sebagai "Pengacara" atau pengangguran banyak acara karena tidak memiliki pekerjaan kantoran, tapi tetap memiliki penghasilan.
Menjadi mitra BPS yang dikontrak dan dibayar per program, dia bisa mendapatkan sekitar Rp4 juta. Sementara dari berjualan bensin eceran dan kain adat, dia bisa menerima pendapatan bersih Rp500 ribu sampai Rp700 ribu per bulan.
Telah merasakan manfaat pelatihan dari Kartu Prakerja, dia berharap program itu dapat terus dilanjutkan, terutama merangkul wilayah kepulauan yang jauh dari kota-kota besar, termasuk kampung halamannya di Sumba Tengah.
Kabupaten Sumba Tengah sendiri memiliki angka kemiskinan tertinggi di NTT, dengan 25,48 ribu jiwa penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan atau 34,27 persen dari populasi, menurut data BPS per Maret 2021.
Persentase tersebut berada di atas rata-rata angka kemiskinan di Provinsi NTT yaitu 20,99 persen.
Secara khusus dia mengharapkan agar pelatihan yang diberikan dapat membantu meningkatkan kompetensi individu untuk menekan pengangguran.
Dengan Kartu Prakerja dia bisa mengajarkan bagaimana cara mendaftar dan berusahanya kepada masyarakat lain yang membutuhkan.
Perluas jangkauan
Kartu Prakerja dimaksudkan untuk menjadi program yang inklusif. Selama penyelenggaraannya sejak 2020, program itu telah dimanfaatkan berbagai pihak, termasuk mereka yang memiliki tingkat pendidikan dan penghasilan rendah serta penyandang disabilitas.
Menurut data Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, sampai dengan Oktober 2022, 18 persen dari penerima manfaat masuk dalam kategori berpendidikan rendah.
Sementara studi yang dilakukan Bank Dunia bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2022 menemukan 44 persen di antara peserta Kartu Prakerja berasal dari kelompok berpenghasilan rendah.
Baca juga: DPR apresiasi kolaborasi program kartu prakerja dengan pemda
Jangkauan Prakerja juga berhasil mendorong jumlah pekerja yang pernah mengikuti pelatihan dari 10,25 persen pada 2020 menjadi 16,36 persen pada 2022.
Untuk tahun 2023, pemerintah rencananya akan melanjutkan Kartu Prakerja dengan fokus lebih kepada peningkatan kompetensi dan produktivitas angkatan kerja.
Program itu rencananya juga akan memperluas jangkauan dengan pelatihan yang dilakukan secara daring, luring maupun hybrid atau campuran. Cakupannya akan sama dengan yang sudah tercapai sejauh ini, yaitu 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari menyebutkan bahwa menghadapi berbagai kemungkinan masa depan, termasuk ancaman resesi, peningkatan kompetensi dan kemampuan sangat relevan untuk para pekerja sehingga perlu terus dilakukan.
Baca juga: Presiden Jokowi minta Program Kartu Prakerja dievaluasi meski sudah baik
Hal yang utama bagi manajemen Parogram Kartu Prakerja adalah harus membekali para pekerja dan calon pekerja dengan skill relevan yang membuat mereka menjadi kompetitif di lapangan kerja. Ini tidak hanya di sektor formal, tapi juga di sektor informal, seperti untuk para pelaku wirausaha kecil dan menengah.
Denni menyoroti bahwa yang bisa membuat angkatan kerja bisa bertahan dan tetap relevan di tengah meningkatnya persaingan adalah penguasaan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri.
Kartu Prakerja dapat memberikan keterampilan yang dapat membantu mempertemukan penerima manfaat dengan penyedia lapangan kerja.
Peningkatan keterampilan yang disokong perluasan pelatihan ditambah dengan usaha masing-masing individu diharapkan akan menghasilkan angkatan kerja yang relevan dengan dinamika pasar kerja.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jangkauan luas Prakerja bantu Erlinda dapat pekerjaan dan berwirausaha