Pemerintah-Jasa Raharja sepakat perkuat pariwisata aman di Labuan Bajo

Rabu, 22 April 2026 18:04 WIB

Kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia melalui Deputi Pengembangan Pariwisata berkolaborasi dengan PT Jasaraharja Putera Insurance perkuat keselamatan wisata Labuan Bajo. ANTARA/HO-BPOLBF

Kupang (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia melalui Deputi Pengembangan Pariwisata berkolaborasi dengan PT Jasaraharja Putera Insurance sepakat memperkuat pariwisata aman dan berkelanjutan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, melalui Focus Group Discussion (FGD)

Plt. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Andhy MT Marpaung dalam keterangan resmi yang diterima ANTARA di Kupang, Rabu, mengatakan FGD dengan tema Pilot Project: Penguatan Tata Kelola Risiko untuk Membangun Pariwisata Berkualitas di Labuan Bajo" adalah langkah strategis dalam memperkuat sistem perlindungan dan pengelolaan risiko guna mendukung pariwisata yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.

"Dalam upaya memperkuat tata kelola risiko pariwisata di Labuan Bajo, diperlukan pendekatan sistemik yang mencakup perlindungan menyeluruh melalui penerapan asuransi pariwisata secara wajib yang terintegrasi dalam tiket dan paket wisata," katanya.

Selain itu, juga perlu penguatan standar dan sertifikasi melalui harmonisasi kompetensi serta audit berkala bagi pelaku usaha, serta pengembangan Sistem Manajemen Risiko Destinasi yang mengintegrasikan data lintas sektor dan didukung sistem peringatan dini serta SOP berbasis risiko.

Andhy mengatakan diperlukan pembentukan kelembagaan terpadu melalui Satuan Tugas Manajemen Risiko Destinasi untuk memperkuat koordinasi dan respons krisis, penguatan regulasi dan peran pemerintah daerah melalui kebijakan yang menjamin keselamatan dan kepatuhan.

Serta reformulasi regulasi dan klasifikasi usaha guna memastikan kepastian hukum dan akses terhadap skema asuransi. Dengan langkah-langkah tersebut, Andhy berharap Labuan Bajo dapat menjadi pilot project nasional dalam pengelolaan risiko pariwisata.

Dia menambahkan aspek keselamatan dan keamanan merupakan elemen kunci dalam membangun citra dan reputasi destinasi pariwisata.

Hal ini sejalan dengan amanat RPJMN 2025–2029 dan Undang-Undang Kepariwisataan yang menekankan kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kenyamanan, perlindungan, serta keselamatan wisatawan, termasuk melalui penyediaan asuransi pada aktivitas wisata berisiko tinggi.

Jumlah kecelakaan kapal wisata tercatat sebanyak 18 kejadian pada tahun 2025, meningkat 28,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengelolaan risiko yang lebih terintegrasi.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera menekankan bahwa pengembangan pariwisata Labuan Bajo tidak hanya berfokus pada peningkatan kunjungan, tetapi juga kualitas layanan, dan keberlanjutan.

“Jika berkaca secara global, kita menyadari masih terdapat kesenjangan dibandingkan negara lain. Namun hal ini menjadi peluang untuk terus berbenah, terutama dengan memperkuat kualitas destinasi melalui kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan," ujar dia.

Menurut dia, salah satu kunci utama adalah memastikan pengalaman wisata yang aman dan nyaman, mulai dari aksesibilitas, kebersihan, hingga aspek keamanan berwisata yang saat ini menjadi perhatian utama.

Dalam konteks ini, penguatan tata kelola risiko menjadi kunci agar setiap aktivitas pariwisata berjalan dalam sistem yang terencana, terukur, dan terintegrasi.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, menegaskan pentingnya peran asuransi sebagai bagian dari ekosistem perlindungan pariwisata.

Asuransi bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan bagian penting dalam membangun pariwisata yang aman dan nyaman. Melalui kolaborasi lintas sektor, kami berkomitmen memperkuat perlindungan yang terintegrasi bagi pelaku usaha, masyarakat, dan wisatawan. Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa perlindungan risiko dalam setiap aktivitas pariwisata dapat terbangun secara terintegrasi melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” Tutur Abdul Haris.