Kupang, (AntaraNews NTT) - Uni Timor Aswain (UNTAS), organisasi yang memayungi warga eks Timor Timur menyatakan bahwa, saat ini kehidupan warga Indonesia asal wilayah bekas provinsi ke-27, yang sudah memilih bergabung dengan Indonesia pascarefendum September 1999 sangat memprihatikan.
"Sudah 20 tahun, warga eks pejuang Timor-Timor serta keluarganya yang memilih tiggal dengan Indonesia, kehidupannya sangat memprihatinkan," kata Ketua organisasi Uni Timor Aswain (UNTAS) Eurico Guterres kepada wartawan di Kupang, Rabu, (5/12).
Dia mengemukakan hal itu, usai bertemu dengan Gubernur NTT Viktor B Laiskodat bersama dengan sejumlah anggota UNTAS di ruang rapat orang nomor satu di NTT itu.
Dalam pertemuan atau dialog dengan gubernur NTT itu Eurico mengatakan tiga poin yang harus diperhatikan pemerintah baik itu provinsi maupun nasional yang menurut dia sudah pernah disampaikan selama masa pemerintahan gubernur NTT sebelumnya.
Tiga poin yang disampaikan itu diantaranya yang pertama adalah menyebutkan rata-rata kehidupan warga eks Timor Timur masih hidup atau tinggal di atas tanah yang bersamalah.
Lahan-lahan tersebut kata dia adalah rumah yang dibangun dilahan milik TNI yang kapan pun bisa diambil alih kembali oleh TNI dan bisa saja disuruh keluar. "Contohnyalahan milik Yonif 743 di kabupaten Kupang, yang bisa saja diambil kembali oleh TNI kapanpun itu," tambah dia.
Selain itu kata dia juga masih banyak warga eks Timor-Timur yang masih tinggal di kamp pengungsian, seperti di Haliwen kabupaten Belu, dan di desa Naibonat kabupaten Kupang.
Poin kedua yang disampaikan adalah selama ini warega eks Timor-Timur yang memilih bergabung dengan Indonesia tidak mempunyai lahan pertanian untuk digarap.
Sejauh ini ujar mantan wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) Timor Timur itu menambahkan bahwa selama ini warga eks Timor-Timor itu hanya berharap lahan garapan milik orang.
"Lahan yang digarap adalah milik keluarga dengan syarat hasilnya harus dibagi dua atau bagi empat. Oleh karena itu kami berharap pemerintah membantu mereka dengan cara memberikan lahan kososng," ujar dia.
Disamping itu poin ketiga adalah masalah masa depan anak-anak dari warga eks Timor Timur tidak memiliki masa depan karena banyak yang putus sekolah akibat orang tuanya tidak mempunyai cukup uang untuk biaya sekolah.
"Kami berharap dari pemerintah provinsi jika ada pembangunan rumah, renovasi rumah warga eks Timor Timur bisa mendapatknya juga," tambah dia.
Selain itu juga pihaknya juga mengharapkan kejelasan dari status hukum internasional bagi dirinya dan sejumlah warga eks Timor-Timur yang hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan pascakerusuhan di Timor Timur pada tahun 1998.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTT Viktor B Laiskodat mengatakan bahwa pemerintah provinsi mempunyai banyak lahan yang bisa digunakan oleh warga eks Timor-Timur itu. "Kita punya lahan di Belu, ada juga lahan di kabupaten Kupang. Kita bisa pake dari situ," ujar dia.
Tetapi lanjut dia pemerintah akan mendesain keinginan dari masing-masing warga eks Timor-Timur itu. Artinya bahwa siap tidak sejumlah warga itu bekerja untuk membangun NTT.
"Mereka (warag eks Timor-Timor,red) bisanya di mana, kalau di sektor peternakan kita siapkan, kalau di sektor pertanian kita siapkan, dan kalau nelayan, kita siapkan fasilitas buat mereka, tettapi mereka harus bekerja, bersama-sama membangun NTT," ujar dia.
"Sudah 20 tahun, warga eks pejuang Timor-Timor serta keluarganya yang memilih tiggal dengan Indonesia, kehidupannya sangat memprihatinkan," kata Ketua organisasi Uni Timor Aswain (UNTAS) Eurico Guterres kepada wartawan di Kupang, Rabu, (5/12).
Dia mengemukakan hal itu, usai bertemu dengan Gubernur NTT Viktor B Laiskodat bersama dengan sejumlah anggota UNTAS di ruang rapat orang nomor satu di NTT itu.
Dalam pertemuan atau dialog dengan gubernur NTT itu Eurico mengatakan tiga poin yang harus diperhatikan pemerintah baik itu provinsi maupun nasional yang menurut dia sudah pernah disampaikan selama masa pemerintahan gubernur NTT sebelumnya.
Tiga poin yang disampaikan itu diantaranya yang pertama adalah menyebutkan rata-rata kehidupan warga eks Timor Timur masih hidup atau tinggal di atas tanah yang bersamalah.
Lahan-lahan tersebut kata dia adalah rumah yang dibangun dilahan milik TNI yang kapan pun bisa diambil alih kembali oleh TNI dan bisa saja disuruh keluar. "Contohnyalahan milik Yonif 743 di kabupaten Kupang, yang bisa saja diambil kembali oleh TNI kapanpun itu," tambah dia.
Selain itu kata dia juga masih banyak warga eks Timor-Timur yang masih tinggal di kamp pengungsian, seperti di Haliwen kabupaten Belu, dan di desa Naibonat kabupaten Kupang.
Poin kedua yang disampaikan adalah selama ini warega eks Timor-Timur yang memilih bergabung dengan Indonesia tidak mempunyai lahan pertanian untuk digarap.
Sejauh ini ujar mantan wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) Timor Timur itu menambahkan bahwa selama ini warga eks Timor-Timor itu hanya berharap lahan garapan milik orang.
"Lahan yang digarap adalah milik keluarga dengan syarat hasilnya harus dibagi dua atau bagi empat. Oleh karena itu kami berharap pemerintah membantu mereka dengan cara memberikan lahan kososng," ujar dia.
Disamping itu poin ketiga adalah masalah masa depan anak-anak dari warga eks Timor Timur tidak memiliki masa depan karena banyak yang putus sekolah akibat orang tuanya tidak mempunyai cukup uang untuk biaya sekolah.
"Kami berharap dari pemerintah provinsi jika ada pembangunan rumah, renovasi rumah warga eks Timor Timur bisa mendapatknya juga," tambah dia.
Selain itu juga pihaknya juga mengharapkan kejelasan dari status hukum internasional bagi dirinya dan sejumlah warga eks Timor-Timur yang hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan pascakerusuhan di Timor Timur pada tahun 1998.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTT Viktor B Laiskodat mengatakan bahwa pemerintah provinsi mempunyai banyak lahan yang bisa digunakan oleh warga eks Timor-Timur itu. "Kita punya lahan di Belu, ada juga lahan di kabupaten Kupang. Kita bisa pake dari situ," ujar dia.
Tetapi lanjut dia pemerintah akan mendesain keinginan dari masing-masing warga eks Timor-Timur itu. Artinya bahwa siap tidak sejumlah warga itu bekerja untuk membangun NTT.
"Mereka (warag eks Timor-Timor,red) bisanya di mana, kalau di sektor peternakan kita siapkan, kalau di sektor pertanian kita siapkan, dan kalau nelayan, kita siapkan fasilitas buat mereka, tettapi mereka harus bekerja, bersama-sama membangun NTT," ujar dia.