Kupang (ANTARA News NTT) - Organisasi pemayung warga Timor Timur di perantauan (UNTAS--Uni Timor Aswain), Rabu (5/12), bertemu Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, dan mengatakan bahwa kehidupan warga Indonesia eks Timor Timur saat ini masih sangat memprihatinkan.
"Sudah hampir 20 tahun lamanya mereka memilih menjadi WNI, serta tinggal dan menetap di Indonesia, namun kehidupan mereka masih sangat memprihatinkan," kata Ketua UNTAS Eurico Guterres kepada wartawan usai bertemu Gubernur Viktor Lasikodat di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan dengan Gubernur NTT itu, Eurico mengatakan ada tiga poin yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat.
Pertama, rata-rata warga Indonesia eks Timor Timur masih hidup atau tinggal di atas tanah yang bersamalah, sehingga selalu menjadi beban dalam menatap masa depannya.
Lahan-lahan tersebut, kata dia, umumnya milik TNI sehingga kapan pun bisa diambil kembali dan penghuninya bisa sewaktu-waktu disuruh keluar, seperti lahan milik Yonif 743/PSY di Kabupaten Kupang.
Selain itu, tambah Eurico, masih banyak warga Indonesia eks Timor Timur yang tinggal di kamp pengungsian, seperti di Haliwen, Kabupaten Belu, dan di Desa Naibonat, kabupaten Kupang.Kedua, warga eks Timtim yang memilih bergabung dengan Indonesia tidak mempunyai lahan pertanian untuk digarap, tetapi hidup dan menumpang di atas lahan penduduk lokal.
"Lahan yang digarap itu umumnya milik penduduk lokal, sehingga hasil garapannya harus dibagi dua atau empat dengan pemilik lahan," kata mantan Wakil Panglima Pejuang Integrasi (PPI) Timor Timur itu.
"Kami berharap pemerintah membantu mereka dengan cara memberikan lahan kosong," tambah Eurico yang juga salah satu calon legislator itu.
Ketiga, anak-anak dari warga Indonesia eks Timor Timur tidak memiliki masa depan karena banyak yang putus sekolah akibat orang tuanya kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki biaya untuk membayar uang sekolah.
Eurico Guterres juga mengharapkan kejelasan status hukum internasional atas dirinya dan sejumlah warga eks Timtim pasca referendum di bumi Timor Lororsae pada 1999.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTT Viktor B Laiskodat mengatakan bahwa pemerintah provinsi memiliki banyak lahan yang bisa digunakan oleh warga eks Timor Timur untuk berkebun dan merenda usaha.
"Kita punya lahan di Kabupaten Belu, ada juga lahan kita di Kabupaten Kupang. Kita bisa pake lahan tersebut untuk saudara-saudara kita dari Timor Timur, tetapi mereka harus bekerja dan membangun NTT," ujarnya.
Ia mengatakan jika mereka mau bekerja di sektor peternakan, pemerintah akan siapkan, demikian pun halnya dengan sektor pertanian serta kelautan dan perikanan.
"Kami siap membantu untuk memberdayakan mereka semuanya, yang penting mereka harus bekerja untuk bersama-sama membangun NTT," demikian Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat.