Untas: Kesulitan lahan bagi warga eks-Timor Timur jadi perhatian Presiden

id Untas,kesulitan lahan,NTT,warga eks Timor Timur,Pengungsi Timor Timur

Untas: Kesulitan lahan bagi warga eks-Timor Timur jadi perhatian Presiden

Perwakilan warga eks-Timor Timur saat berpose bersama Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bersama di Jakarta, Kamis (25/11/2021). (ANTARA/HO-Juru Bicara Uni Timor Aswain (Untas) Florencio Mario Vieira)

...Presiden memberikan perhatian atas kesulitan lahan garapan yang dialami warga eks-Timor Timur dan Presiden telah memberikan kesempatan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk koordinasi dengan Gubernur NTT agar identifikasi status tanah dan la
Kupang (ANTARA) - Juru Bicara Uni Timor Aswain (Untas) Florencio Mario Vieira mengatakan kesulitan lahan garapan yang dialami warga eks-Timor Timur di Nusa Tenggara Timur telah mendapat tanggapan dan perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Presiden Jokowi memberikan perhatian atas kesulitan lahan garapan yang dialami warga eks-Timor Timur dan Presiden telah memberikan kesempatan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk koordinasi dengan Gubernur NTT agar identifikasi status tanah dan lahan garapan untuk segera disertifikasi," katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Jumat, (26/11).

Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan hasil pertemuan 18 utusan dari dua organisasi yaitu Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur (FK PTT) dan Untas yang memayungi semua masyarakat kelahiran Timor Timur (sekarang Timor Leste) dengan Presiden Jokowi di Jakarta, Kamis (25/11).

Salah satu poin yang dibicarakan dalam pertemuan, kata dia yakni kondisi warga eks-Timor Timur yang sama sekali tidak memiliki lahan garapan karena masih tinggal di tanah orang lain dan hanya sebagai penggarap.

Ia mengatakan keluhan tersebut pun langsung ditanggapi Presiden Jokowi yang memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk menindaklanjuti.

"Presiden akan segera membicarakan tanah milik TNI yang ditempati oleh eks pengungsi Timor Timur dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang," kata Florencio mengutip pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A Djalil.

Ia mengatakan presiden memberikan arahan agar penyelesaian status tanah juga disertai investigasi lapangan dengan mengakomodir masyarakat lokal dan eks pengungsi dan diselesaikan secara komprehensif.

Florencio menjelaskan selanjutnya kementerian terkait diminta untuk koordinasi dengan Gubernur NTT agar identifikasi status tanah dan lahan garapan untuk segera disertifikasi.

"Menteri Agraria dan Tata Ruang menargetkan persoalan bisa diselesaikan dalam dua bulan dan rencananya Presiden akan memberikan sertifikat kepada masyarakat pada kunjungannya ke NTT yang direncanakan pada Februari 2022," katanya.

Baca juga: Untas: 100 anak eks-pejuang Timor Timur akan dipekerjakan di BUMN

Baca juga: Untas apresiasi penghargaan patriot terhadap eks-pejuang Timtim