Kupang (ANTARA) - Direktorat Jenderal Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM kembali memberikan penghargaan kepada Kanwil Kemenkumham NTT karena dianggap sebagai Kanwil yang responsif dan proaktif dalam penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT Marciana D Jone, kepada ANTARA di Kupang, Selasa (13/12) mengatakan bahwa penghargaan yang diterima itu merupakan bagian dari penghargaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) Tahun 2022 dalam Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-74 Tahun 2022.
‘Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal HAM bapak Mualimin Abdi,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa selain kepada Kanwil Kemenkumham NTT penghargaan yang sama juga diserahkan kepada Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara dan Kanwil Kemenkumham Bengkulu.
Alasan Kanwil Kemenkumham NTT mendapatkan penghargaan itu kata Marciana karena tim divisi pelayanan hukum dan Ham Kemenkumham dinilai cepat dalam menyampaikan laporan dan pemberitahuan tindak lanjut penanganan pengaduan, serta komunikatif, proaktif, koordinatif, dan kerja sama sebagai indikator penilaian.
“Hal ini mendorong penyelesaian dan penanganan dugaan pelanggaran HAM sebagai wujud pemajuan HAM,” tegas dia.
Marciana juga menambahkan bahwa selain penghargaan Yankomas kepada ketiga Kanwil, Dirjen HAM juga menyerahkan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada 170 bupati/walikota, 7 bupati/walikota yang mengimplementasikan Pelayanan Publik Berbasis HAM.
Baca juga: Imigrasi Atambua sebut pelintas batas negara RI-Timor Leste mulai meningkat
Baca juga: Kanwil Kemenkumham NTT terima 2 penghargaan kekayaan intelektual
Diantaranya satu pemda yang responsif terhadap isu HAM global, 10 Kepala Kanwil Kemenkumham sebagai Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM, dan 10 Kepala UPT sebagai OPTD Pelayanan Publik Berbasis HAM.
Salah satu penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM diberikan kepada Kabupaten Flores Timur yang diterima langsung Penjabat Bupati Flores Timur, Doris Alexander Rihi.
Doris yang dihubungi dari Kupang, menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten Flores Timur melalui penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM.
"Tentunya tidak berhenti pada penerimaan penghargaan, karena ini menjadi tugas dan tanggung jawab serta motivasi bagi kami, pemerintah daerah untuk terus peduli terhadap hak asasi manusia dalam setiap kegiatan, program dan kebijakan," ujarnya.
Doris berharap Kemenkumham melalui Kantor Wilayah di Provinsi NTT dapat terus memberikan pembinaan serta menjalin komunikasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan, program dan kebijakan peduli HAM di Kabupaten Flores Timur.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT Marciana D Jone, kepada ANTARA di Kupang, Selasa (13/12) mengatakan bahwa penghargaan yang diterima itu merupakan bagian dari penghargaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) Tahun 2022 dalam Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-74 Tahun 2022.
‘Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal HAM bapak Mualimin Abdi,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa selain kepada Kanwil Kemenkumham NTT penghargaan yang sama juga diserahkan kepada Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara dan Kanwil Kemenkumham Bengkulu.
Alasan Kanwil Kemenkumham NTT mendapatkan penghargaan itu kata Marciana karena tim divisi pelayanan hukum dan Ham Kemenkumham dinilai cepat dalam menyampaikan laporan dan pemberitahuan tindak lanjut penanganan pengaduan, serta komunikatif, proaktif, koordinatif, dan kerja sama sebagai indikator penilaian.
“Hal ini mendorong penyelesaian dan penanganan dugaan pelanggaran HAM sebagai wujud pemajuan HAM,” tegas dia.
Marciana juga menambahkan bahwa selain penghargaan Yankomas kepada ketiga Kanwil, Dirjen HAM juga menyerahkan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada 170 bupati/walikota, 7 bupati/walikota yang mengimplementasikan Pelayanan Publik Berbasis HAM.
Baca juga: Imigrasi Atambua sebut pelintas batas negara RI-Timor Leste mulai meningkat
Baca juga: Kanwil Kemenkumham NTT terima 2 penghargaan kekayaan intelektual
Diantaranya satu pemda yang responsif terhadap isu HAM global, 10 Kepala Kanwil Kemenkumham sebagai Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM, dan 10 Kepala UPT sebagai OPTD Pelayanan Publik Berbasis HAM.
Salah satu penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM diberikan kepada Kabupaten Flores Timur yang diterima langsung Penjabat Bupati Flores Timur, Doris Alexander Rihi.
Doris yang dihubungi dari Kupang, menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten Flores Timur melalui penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM.
"Tentunya tidak berhenti pada penerimaan penghargaan, karena ini menjadi tugas dan tanggung jawab serta motivasi bagi kami, pemerintah daerah untuk terus peduli terhadap hak asasi manusia dalam setiap kegiatan, program dan kebijakan," ujarnya.
Doris berharap Kemenkumham melalui Kantor Wilayah di Provinsi NTT dapat terus memberikan pembinaan serta menjalin komunikasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan, program dan kebijakan peduli HAM di Kabupaten Flores Timur.