Kupang (Antara NTT) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat alokasi APBN Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2,7 trilun untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
"Dana pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2017 untuk sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat di NTT mengalami lompatan angka yang sangat signifikan jika dibandingkan TA 2016 yang hanya dialokasikan sekitar Rp800 miliar," Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Andre W Koreh di Kupang, Kamis, (22/12).
Di hadapan kepala satuan kerja (satker) sebagai penerima DIPA tahun anggaran 2017 lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Provinsi NTT, dia mengatakan, berdasarkan dokumen DIPA TA 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NTT mendapat alokasi anggaran Rp2,7 triliun dikelola kantor pusat sebesar Rp2,7 miliar.
Selain itu menurut Andre W Koreh, alokasi anggaran untuk tugas pembantuan dialokasikan sebesar Rp59 miliar lebih.
Ia mengharapkan, semakin besarnya alokasi anggaran pembangunan infrastruktur akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di provinsi berbasis kepulauan ini.
"Melihat alokasi anggaran yang diperoleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NTTT yang begitu besar harus menjadi dorongan para Satker untuk bekerja lebih keras. Tingkatkan kualitas kordinasi antara satker agar proses pembangunan daerah ini berjalan cepat sehingga berbagai persoalan pembangunan infrastruktur di NTT bisa diatasi secara bersama,"tegasnya.
Menurut dia, peningkatan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di NTT tahun anggaran 2017 sangat spektakuler karena merupakan yang pertama kali mendapat alokasi anggaran hingga Rp2,7 triliun.
"Saya mengharapkan anggaran ini dikelola secara baik dan penuh tangungjawab.Harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai irigasinya sudah dibangun tetapi airnya tidak jalan.Pola kerja seperti ini harus dihindari.Proses perencanan harus matang," kata Andre W Koreh.
Dia juga berharap pengawasan terhadap pekerjaan dilapangan lebih diperketat ketat agar pekerjaan dilakukan rekanan lebih berkualitas.
Menurut dia, penyerahan DIPA dilakukan lebih cepat agar penyerapan anggaran pembangunan infrastruktur TA 2017 di NTT dilakukan cepat agar alokasi anggaran bisa terserap seluruhnya untuk kepentingan pembangunan di daerah ini.
"Dana pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2017 untuk sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat di NTT mengalami lompatan angka yang sangat signifikan jika dibandingkan TA 2016 yang hanya dialokasikan sekitar Rp800 miliar," Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Andre W Koreh di Kupang, Kamis, (22/12).
Di hadapan kepala satuan kerja (satker) sebagai penerima DIPA tahun anggaran 2017 lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Provinsi NTT, dia mengatakan, berdasarkan dokumen DIPA TA 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NTT mendapat alokasi anggaran Rp2,7 triliun dikelola kantor pusat sebesar Rp2,7 miliar.
Selain itu menurut Andre W Koreh, alokasi anggaran untuk tugas pembantuan dialokasikan sebesar Rp59 miliar lebih.
Ia mengharapkan, semakin besarnya alokasi anggaran pembangunan infrastruktur akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di provinsi berbasis kepulauan ini.
"Melihat alokasi anggaran yang diperoleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NTTT yang begitu besar harus menjadi dorongan para Satker untuk bekerja lebih keras. Tingkatkan kualitas kordinasi antara satker agar proses pembangunan daerah ini berjalan cepat sehingga berbagai persoalan pembangunan infrastruktur di NTT bisa diatasi secara bersama,"tegasnya.
Menurut dia, peningkatan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di NTT tahun anggaran 2017 sangat spektakuler karena merupakan yang pertama kali mendapat alokasi anggaran hingga Rp2,7 triliun.
"Saya mengharapkan anggaran ini dikelola secara baik dan penuh tangungjawab.Harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai irigasinya sudah dibangun tetapi airnya tidak jalan.Pola kerja seperti ini harus dihindari.Proses perencanan harus matang," kata Andre W Koreh.
Dia juga berharap pengawasan terhadap pekerjaan dilapangan lebih diperketat ketat agar pekerjaan dilakukan rekanan lebih berkualitas.
Menurut dia, penyerahan DIPA dilakukan lebih cepat agar penyerapan anggaran pembangunan infrastruktur TA 2017 di NTT dilakukan cepat agar alokasi anggaran bisa terserap seluruhnya untuk kepentingan pembangunan di daerah ini.