Kupang (ANTARA) - Kepala Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur Marciana D Jone mengingatkan sejumlah pegawai yang bekerja di bawah Kementerian Hukum dan HAM wajib mentaati peraturan perundang-undangan guna mencegah pungli dan gratifikasi.
"Pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat, jangan sekali-kali menerima pemberian atau hadiah yang mengandung konflik kepentingan karena itu merupakan bentuk gratifikasi," katanya di Kupang, Selasa.
Hal ini disampaikannya saat menutup Seminar Strategi Pencegahan Gratifikasi dan Pungutan Liar serta Strategi Kehumasan dalam Mengantisipasi Bahaya Hoax “Si Yahox” di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT .
Marciana meminta para Kepala UPT dan seluruh ASN Kanwil untuk selalu memastikan pelayanan publik kepada masyarakat dan internal jajaran telah dilaksanakan dengan baik. Pelayanan publik dikatakan berkualitas apabila dilaksanakan dengan cepat, tepat, efektif dan efisien.
Menurut Marciana, jajaran ASN Kemenkumham harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan hati tanpa adanya penyimpangan seperti korupsi dan pungutan liar (pungli).
Baca juga: Kemenkumham NTT hadirkan tiga narsum bahas antisipasi hoaks di tahun Politik
Baca juga: Marciana ingatkan ASN Kanwil Kemenkumham NTT tangkal hoaks di tahun politik
Secara khusus, para Kepala UPT diminta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di satuan kerja masing-masing, baik pada saat hari kerja maupun libur.
"Kalau bekerja dengan hati, takut akan Tuhan, dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak akan ada gratifikasi dan pungli," jelasnya.
Marciana juga kembali mengingatkan seluruh jajaran ASN agar tetap menjaga netralitas di tahun politik. Termasuk meningkatkan kewaspadaan dan literasi terhadap adanya berita palsu atau hoaks.
Mengingat, berita hoaks utamanya dibuat untuk menciptakan ketegangan serta memecah belah persatuan dan kesatuan yang dapat mencederai demokrasi.
Selain itu, Marciana meminta seluruh ASN agar melihat kembali pemenuhan target kinerja pada B03, B06, dan B09 yang akan berakhir pada akhir September ini, serta mempersiapkan semua data dukung untuk target kinerja B12.
Dengan harapan, seluruh kegiatan tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu dan realisasi penyerapan anggaran juga sesuai dengan target yang ditetapkan.
"Pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat, jangan sekali-kali menerima pemberian atau hadiah yang mengandung konflik kepentingan karena itu merupakan bentuk gratifikasi," katanya di Kupang, Selasa.
Hal ini disampaikannya saat menutup Seminar Strategi Pencegahan Gratifikasi dan Pungutan Liar serta Strategi Kehumasan dalam Mengantisipasi Bahaya Hoax “Si Yahox” di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT .
Marciana meminta para Kepala UPT dan seluruh ASN Kanwil untuk selalu memastikan pelayanan publik kepada masyarakat dan internal jajaran telah dilaksanakan dengan baik. Pelayanan publik dikatakan berkualitas apabila dilaksanakan dengan cepat, tepat, efektif dan efisien.
Menurut Marciana, jajaran ASN Kemenkumham harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan hati tanpa adanya penyimpangan seperti korupsi dan pungutan liar (pungli).
Baca juga: Kemenkumham NTT hadirkan tiga narsum bahas antisipasi hoaks di tahun Politik
Baca juga: Marciana ingatkan ASN Kanwil Kemenkumham NTT tangkal hoaks di tahun politik
Secara khusus, para Kepala UPT diminta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di satuan kerja masing-masing, baik pada saat hari kerja maupun libur.
"Kalau bekerja dengan hati, takut akan Tuhan, dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak akan ada gratifikasi dan pungli," jelasnya.
Marciana juga kembali mengingatkan seluruh jajaran ASN agar tetap menjaga netralitas di tahun politik. Termasuk meningkatkan kewaspadaan dan literasi terhadap adanya berita palsu atau hoaks.
Mengingat, berita hoaks utamanya dibuat untuk menciptakan ketegangan serta memecah belah persatuan dan kesatuan yang dapat mencederai demokrasi.
Selain itu, Marciana meminta seluruh ASN agar melihat kembali pemenuhan target kinerja pada B03, B06, dan B09 yang akan berakhir pada akhir September ini, serta mempersiapkan semua data dukung untuk target kinerja B12.
Dengan harapan, seluruh kegiatan tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu dan realisasi penyerapan anggaran juga sesuai dengan target yang ditetapkan.