Kapolda NTT tekankan kesiapan dan komitmen Polri menghadapi Pilkada 2024
Jumat, 14 Juni 2024 5:25 WIB
Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Monang. ANTARA/Ho-Humas Polda NTT
Kupang (ANTARA) - Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menekankan pentingnya kesiapan dan komitmen dalam menghadapi Pilkada 2024 kepada seluruh personelnya yang akan digelar serentak pada 27 November 2024.
"Kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh proses Pilkada berjalan dengan aman, tertib, dan lancar," katanya di Kupang, Kamis, (13/6/2024).
Saat mengelar rapat kerja semester I 2024 untuk meningkatkan kinerja dan kesiapan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di wilayah provinsi berbasis kepulauan itu, dia memaparkan bahwa Pilkada di wilayah NTT akan melibatkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati di 21 kabupaten, serta wali kota dan wakil wali kota di satu kota.
Berdasarkan data KPU Provinsi NTT, jumlah daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) hasil sinkronisasi di provinsi NTT adalah 3.971.240 jiwa dengan 9.714 tempat pemungutan suara (TPS).
TPS tersebut tersebar di 3.442 desa dan 315 kecamatan. Kapolda NTT juga menyoroti beberapa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Legislatif 2024 serta Pilkada 2020, yang menjadi pembelajaran untuk pelaksanaan Pilkada mendatang.
Dalam rapat kerja tersebut juga membahas masalah gangguan kamtibmas dan bencana alam yang terjadi di NTT periode Januari-Mei 2024. Dimana data, ujar dia menunjukkan masih tingginya kasus penganiayaan, pencurian, dan laka lantas.
Oleh karena itu, komandan berbintang dua itu meminta para kepala satuan wilayah harus selalu mengevaluasi data gangguan kamtibmas di wilayahnya masing-masing, dengan intensifikasi peran tiga pilar kamtibmas.
Baca juga: Kapolda NTT ajak masyarakat Sumba Barat jaga keamanan jelang Pilkada
Untuk Pilkada juga, mantan Kapolda Papua Barat itu mengatakan bahwa anggota kepolisian bekerja sesuai aturan, etika, dan standar profesional.
Baca juga: Pj Gubernur NTT ingatkan penjabat bupati bantu kawal Pilkada 2024
Kapolda NTT mengingatkan pentingnya penerapan Peraturan Kapolri tentang pengawasan melekat dan manajemen risiko.
"Kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh proses Pilkada berjalan dengan aman, tertib, dan lancar," katanya di Kupang, Kamis, (13/6/2024).
Saat mengelar rapat kerja semester I 2024 untuk meningkatkan kinerja dan kesiapan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di wilayah provinsi berbasis kepulauan itu, dia memaparkan bahwa Pilkada di wilayah NTT akan melibatkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati di 21 kabupaten, serta wali kota dan wakil wali kota di satu kota.
Berdasarkan data KPU Provinsi NTT, jumlah daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) hasil sinkronisasi di provinsi NTT adalah 3.971.240 jiwa dengan 9.714 tempat pemungutan suara (TPS).
TPS tersebut tersebar di 3.442 desa dan 315 kecamatan. Kapolda NTT juga menyoroti beberapa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Legislatif 2024 serta Pilkada 2020, yang menjadi pembelajaran untuk pelaksanaan Pilkada mendatang.
Dalam rapat kerja tersebut juga membahas masalah gangguan kamtibmas dan bencana alam yang terjadi di NTT periode Januari-Mei 2024. Dimana data, ujar dia menunjukkan masih tingginya kasus penganiayaan, pencurian, dan laka lantas.
Oleh karena itu, komandan berbintang dua itu meminta para kepala satuan wilayah harus selalu mengevaluasi data gangguan kamtibmas di wilayahnya masing-masing, dengan intensifikasi peran tiga pilar kamtibmas.
Baca juga: Kapolda NTT ajak masyarakat Sumba Barat jaga keamanan jelang Pilkada
Untuk Pilkada juga, mantan Kapolda Papua Barat itu mengatakan bahwa anggota kepolisian bekerja sesuai aturan, etika, dan standar profesional.
Baca juga: Pj Gubernur NTT ingatkan penjabat bupati bantu kawal Pilkada 2024
Kapolda NTT mengingatkan pentingnya penerapan Peraturan Kapolri tentang pengawasan melekat dan manajemen risiko.
Pewarta : Kornelis Kaha
Editor : Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Sidang kode etik Kapolres Bima Kota nonaktif AKBP Didik akan digelar Kamis depan
16 February 2026 7:42 WIB
BMKG: Waspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah kota di Indonesia
14 February 2026 8:33 WIB
Gubernur NTT menegaskan proses hukum pihak memanipulasi data warga miskin
13 February 2026 18:36 WIB
Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi dokter yang ambil spesialis di Undana
13 February 2026 17:00 WIB
Terpopuler - Politik & Hukum
Lihat Juga
Sidang kode etik Kapolres Bima Kota nonaktif AKBP Didik akan digelar Kamis depan
16 February 2026 7:42 WIB
Menteri PPPA: Penanganan kasus kekerasan seksual harus berperspektif korban
15 February 2026 11:04 WIB
KPK mendalami kaitan rangkap jabatan Mulyono dengan kasus restitusi pajak
15 February 2026 11:01 WIB
Presiden Prabowo: Kami tahu ada yang mengganggu Indonesia, kami tidak bodoh
14 February 2026 8:24 WIB
Eks Dirut PT PIS dituntut 14 tahun penjara pada kasus dugaan korupsi minyak
14 February 2026 8:16 WIB
Anak Riza Chalid dituntut 18 tahun penjara pada kasus dugaan korupsi minyak
14 February 2026 8:14 WIB
Gubernur NTT menegaskan proses hukum pihak memanipulasi data warga miskin
13 February 2026 18:36 WIB