Labuan Bajo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Manggarai Barat (Mabar), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memetakan kerawanan yang berpotensi terjadi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 di daerah itu.
Baca juga: FKUB SBD ajak warga jaga situasi kondusif jelang Pilkada
Baca juga: KPU Mabar buka layanan bantuan pendaftaran bakal calon
"Pemetaan kerawanan ini sebagai upaya mitigasi untuk pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang berpotensi kerawanan terjadi, kami harapkan tidak akan terjadi," kata Ketua Bawaslu Manggarai Barat Leny Seriang di Labuan Bajo, Sabtu, (24/8).
Perempuan yang akrab disapa Leny ini, menyampaikan hal tersebut usai sosialisasi pengawasan serentak 2024 dan peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 di Labuan Bajo.
Ia menjelaskan terdapat beberapa indeks kerawanan dalam Pilkada 2024 yang diturunkan dari Bawaslu RI berdasarkan penyelenggaraan pemilihan umum terakhir seperti logistik, pemungutan suara ulang, aksesibilitas ke tempat pemungutan suara (TPS) dan pemalsuan dokumen.
Namun demikian, katanya, kerawanan pilkada serentak 2024 yang berpotensi terjadi di Kabupaten Manggarai Barat adalah netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa (kades) beserta perangkat pemerintahan desa.
"Memang belum ada laporan karena kewenangan kami untuk penindakan netralitas itu mungkin kami lebih pas setelah penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati," kata Leny.
Baca juga: FKUB SBD ajak warga jaga situasi kondusif jelang Pilkada
Untuk menjaga netralitas ASN, TNI-Polri dan perangkat pemerintah desa, katanya, Bawaslu Manggarai Barat telah mengagendakan sosialisasi terkait netralitas dalam pilkada serta penandatanganan pakta integritas sebelum penetapan calon bupati dan wakil bupati oleh KPU Manggarai Barat.
Baca juga: KPU Mabar buka layanan bantuan pendaftaran bakal calon
"Kami sudah komunikasi dengan pemerintah daerah dan TNI-Polri jadi dalam waktu dekat langkah mitigasi atau pencegahan kami akan lakukan," ujar Leny