Kupang (ANTARA) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nusa Tenggara Timur Sinun Petrus Manuk memastikan bahwa 100 desa pemekaran baru di wilayah provinsi kepulauan ini tetap mendapat alokasi dana desa (ADD) untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi di desa tersebut.
"Pada 2019 ada 100 desa pemekaran baru di NTT yang dipastikan mendapat dana desa dari pemerintah pusat sehingga ekonomi masyarakat di desa pemekaran baru itu tumbuh dengan cepat," kata Pieter Manuk, demikian sapaan Sinun Petrus Manuk kepada Antara di Kupang, Jumat (29/3).
Ia mengatakan pemekaran desa baru di NTT itu hanya di Kabupaten Ngada sebanyak 56 desa dan di Sumba Timur sebanyak 44 desauntuk membuka akses pembangunan di desa agar lebih cepat berkembang.
Ia mengatakan, pemekaran desa di dua kabupaten itu tinggal menunggu persetujuan dan tanda tangan dari Gubernur NTT Viktor Laiskodat.
"Apabila SK pemekaran desa ini sudah ditandatangani gubernur, desa-desa pemekaran baru itu langsung memiliki nomor register sehingga bisa segera diusulkan kepada pemerintah pusat," katanya menjelaskan.
Pemerintah pusat menurut Pieter Manuk akan melakukan verifikasi langsung ke desa-desa itu sebelum ditetapkan sebagai desa definitif.
"Apabila sudah menjadi desa definitif pada 2019 maka 100 desa pemekaran baru itu berhak mendapatkan dana desa untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa pada 2020," katanya.
Menurut dia, dana desa berkontribusi positif terhadap percepatan pembangunan ekonomi masyarakat desa di daerah ini yang telah mendapat alokasi dana dari pemerintah pusat sebesar Rp10,5 triliun.
Baca juga: Dana desa untuk bangun pariwisata NTT
Baca juga: Rp10,5 triliun untuk NTT selama lima tahun
"Pada 2019 ada 100 desa pemekaran baru di NTT yang dipastikan mendapat dana desa dari pemerintah pusat sehingga ekonomi masyarakat di desa pemekaran baru itu tumbuh dengan cepat," kata Pieter Manuk, demikian sapaan Sinun Petrus Manuk kepada Antara di Kupang, Jumat (29/3).
Ia mengatakan pemekaran desa baru di NTT itu hanya di Kabupaten Ngada sebanyak 56 desa dan di Sumba Timur sebanyak 44 desauntuk membuka akses pembangunan di desa agar lebih cepat berkembang.
Ia mengatakan, pemekaran desa di dua kabupaten itu tinggal menunggu persetujuan dan tanda tangan dari Gubernur NTT Viktor Laiskodat.
"Apabila SK pemekaran desa ini sudah ditandatangani gubernur, desa-desa pemekaran baru itu langsung memiliki nomor register sehingga bisa segera diusulkan kepada pemerintah pusat," katanya menjelaskan.
Pemerintah pusat menurut Pieter Manuk akan melakukan verifikasi langsung ke desa-desa itu sebelum ditetapkan sebagai desa definitif.
"Apabila sudah menjadi desa definitif pada 2019 maka 100 desa pemekaran baru itu berhak mendapatkan dana desa untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa pada 2020," katanya.
Menurut dia, dana desa berkontribusi positif terhadap percepatan pembangunan ekonomi masyarakat desa di daerah ini yang telah mendapat alokasi dana dari pemerintah pusat sebesar Rp10,5 triliun.
Baca juga: Dana desa untuk bangun pariwisata NTT
Baca juga: Rp10,5 triliun untuk NTT selama lima tahun