Kupang (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena meminta pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota di provinsi itu segera menuntaskan persoalan lahan, perizinan, dan kesiapan teknis pembangunan Sekolah Rakyat.
“Dana sudah siap. Tapi kalau persyaratan tidak kita penuhi, pembangunan tidak bisa jalan. Karena itu saya minta semua kepala daerah segera benahi kekurangan masing-masing,” kata Gubernur Melki secara daring di Kupang, Jumat.
Hal ini disampaikan Melki dalam rapat bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) RI Robben Rico dan para kepala daerah se-NTT di Kupang.
Ia mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp250 miliar untuk setiap sekolah, sehingga daerah diminta tidak terlambat hanya karena kendala administrasi.
Menurut dia, hambatan utama saat ini bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan kesiapan daerah, terutama terkait legalitas lahan dan kelengkapan dokumen.
“Kita tidak boleh terlambat hanya karena dokumen. Uang Rp250 miliar per sekolah sudah tersedia, tinggal kesiapan kita di daerah,” ujar Gubernur Melki.
Melki menjelaskan pembangunan Sekolah Rakyat akan membuka akses pendidikan bagi sekitar 1.080 anak pada tahap awal serta mendorong perputaran ekonomi di daerah.
Sekjen Kemensos Robben Rico mengatakan pemerintah pusat telah menetapkan sekitar 140-143 lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tahap ketiga secara nasional, termasuk sejumlah daerah di NTT seperti Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Manggarai Timur, Sikka, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Ngada.
“Kami sudah kirim surat ke bupati dan wali kota. Semua catatan harus segera ditindaklanjuti, terutama terkait sertifikat lahan dan KKPR,” katanya.
Ia menegaskan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) menjadi syarat utama sebelum konstruksi dimulai. “Kalau dokumen belum lengkap, konstruksi tidak bisa jalan,” ujarnya.
Robben menyebut sejumlah kendala masih ditemukan di lapangan, mulai dari persoalan lahan, akses jalan, hingga ketersediaan air bersih.
Di Kabupaten Sikka, kata dia, masih terdapat bangunan lama milik pemerintah di atas lahan yang direncanakan sehingga perlu dibongkar. Di Manggarai Timur, sebagian lahan masih dalam proses sertifikasi.
Sementara di Sumba Barat Daya, lanjutnya, ketersediaan air bersih menjadi perhatian karena sekolah akan berkonsep asrama dengan kapasitas hingga 1.500 orang. “Kalau air tidak cukup, ini bisa jadi masalah besar,” kata Robben.
Selain itu di Sumba Timur, akses jalan menuju lokasi masih terbatas dan perlu diperlebar, sedangkan di Ngada infrastruktur dasar relatif tersedia namun tetap membutuhkan penguatan kapasitas air.
Pemerintah daerah juga diminta mengalokasikan anggaran dalam APBD serta membentuk tim teknis bersama Dinas Sosial dan PUPR untuk memastikan kesiapan pembangunan.
Robben menambahkan Satker PUPR bersama Kemensos akan melakukan pendampingan dan pengawasan agar proses pembangunan berjalan tepat waktu. “Koordinasi harus langsung, jangan berjenjang terlalu lama,” katanya.
Ia juga meminta daerah yang belum masuk lokasi prioritas tetap menyiapkan dokumen agar dapat diusulkan pada tahap berikutnya.