Waspadai pengalihan isu untuk turunkan presiden
Rabu, 25 September 2019 14:05 WIB
Ahmad Atang. (ANTARA FOTO/Bernadus Tokan)
Kupang (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang, MSi mengingatkan pemerintah dan aparat keamanan, untuk mewaspadai penumpang gelap yang dapat mengalihkan isu dari demonstrasi menolak revisi UU, menjadi tuntutan mundur Presiden Jokowi.
"Situasi ini bisa saja dimanfaatkan oleh penumpang gelap untuk mengalihkan isu dari demonstrasi menolak revisi UU menjadi tuntutan mundur Jokowi," kata Ahmad Atang kepada ANTARA di Kupang, Rabu (25/9).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan gerakan sosial yang dilakukan elemen masyarakat dan mahasiswa dalam beberapa hari terakhir ini, dan kemungkinan ada upaya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 sebagaimana yang diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebelumnya mengungkapkan, pihak tertentu sedang berupaya menjegal pelantikan presiden dan wakil presiden (Wapres) pada 20 Oktober 2019. Pihak dimaksud berharap situasi politik dan keamanan terus memanas hingga pelantikan.
Baca juga: Kegaduhan diciptakan oleh parlemen, ini penjelasannya..
"Ada yang mengharapkan seperti itu (menjegal pelantikan)," ungkap Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/). Mantan panglima TNI tersebut memang tak menyebut persis pihak dimaksud.
Menurut Ahmad Atang, gerakan demonstrasi tersebut masih jauh dari dugaan untuk menggagalkan pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang, karena isu yang diusung tidak terkait dengan keabsahan hasil pemilu presiden (pilpres) dan Jokowi sebagai presiden terpilih.
Sungguhpun begitu, situasi ini akan dimanfaatkan oleh penumpang gelap untuk mengalihkan isu dari demo menolak revisi UU menjadi tuntutan mundur Presiden Jokowi.
Pengalihan isu ini sangat mungkin terjadi ketika gerakan sosial tanpa pola akan membuka peluang masuknya kelompok kepentingan yang selama ini menunggu momentum untuk beraksi.
Namun, menurut mantan Pembantu Rektor I UMK ini, kondisi ini tentu telah diantisipasi oleh aparat keamanan dalam melakukan pemetaan terhadap aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa kota besar dalam beberapa hari terakhir ini.
Baca juga: Ketika mahasiswa Indonesia bergerak tolak RUU kontroversial
"Situasi ini bisa saja dimanfaatkan oleh penumpang gelap untuk mengalihkan isu dari demonstrasi menolak revisi UU menjadi tuntutan mundur Jokowi," kata Ahmad Atang kepada ANTARA di Kupang, Rabu (25/9).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan gerakan sosial yang dilakukan elemen masyarakat dan mahasiswa dalam beberapa hari terakhir ini, dan kemungkinan ada upaya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 sebagaimana yang diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebelumnya mengungkapkan, pihak tertentu sedang berupaya menjegal pelantikan presiden dan wakil presiden (Wapres) pada 20 Oktober 2019. Pihak dimaksud berharap situasi politik dan keamanan terus memanas hingga pelantikan.
Baca juga: Kegaduhan diciptakan oleh parlemen, ini penjelasannya..
"Ada yang mengharapkan seperti itu (menjegal pelantikan)," ungkap Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/). Mantan panglima TNI tersebut memang tak menyebut persis pihak dimaksud.
Menurut Ahmad Atang, gerakan demonstrasi tersebut masih jauh dari dugaan untuk menggagalkan pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang, karena isu yang diusung tidak terkait dengan keabsahan hasil pemilu presiden (pilpres) dan Jokowi sebagai presiden terpilih.
Sungguhpun begitu, situasi ini akan dimanfaatkan oleh penumpang gelap untuk mengalihkan isu dari demo menolak revisi UU menjadi tuntutan mundur Presiden Jokowi.
Pengalihan isu ini sangat mungkin terjadi ketika gerakan sosial tanpa pola akan membuka peluang masuknya kelompok kepentingan yang selama ini menunggu momentum untuk beraksi.
Namun, menurut mantan Pembantu Rektor I UMK ini, kondisi ini tentu telah diantisipasi oleh aparat keamanan dalam melakukan pemetaan terhadap aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa kota besar dalam beberapa hari terakhir ini.
Baca juga: Ketika mahasiswa Indonesia bergerak tolak RUU kontroversial
Pewarta : Bernadus Tokan
Editor : Laurensius Molan
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Kemenag mengalokasikan anggaran KIP Kuliah Rp1,6 triliun bagi mahasiswa PTKN
19 January 2026 13:13 WIB
Terpopuler - Politik & Hukum
Lihat Juga
Menteri PPPA: Penanganan kasus kekerasan seksual harus berperspektif korban
15 February 2026 11:04 WIB
KPK mendalami kaitan rangkap jabatan Mulyono dengan kasus restitusi pajak
15 February 2026 11:01 WIB
Presiden Prabowo: Kami tahu ada yang mengganggu Indonesia, kami tidak bodoh
14 February 2026 8:24 WIB
Eks Dirut PT PIS dituntut 14 tahun penjara pada kasus dugaan korupsi minyak
14 February 2026 8:16 WIB
Anak Riza Chalid dituntut 18 tahun penjara pada kasus dugaan korupsi minyak
14 February 2026 8:14 WIB
Gubernur NTT menegaskan proses hukum pihak memanipulasi data warga miskin
13 February 2026 18:36 WIB