Kupang (ANTARA) - Pengamat hukum dan administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, SH, MHum mengatakan, oposisi diperlukan untuk menciptakan kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas.
"Selain itu, oposisi dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan rakyat," kata Johanes Tuba Helan kepada ANTARA di Kupang, Rabu (9/10).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan kemungkinan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tanpa oposisi, menyusul keinginan partai oposisi utama Gerindra untuk masuk dalam Pemerintahan Jokowi.
"Kita perlu oposisi agar pemerintahan lebih efektif, tetapi kalau semua parpol ikut dalam pemerintahan, siapa lagi yang akan melakukan kontrol terhadap pemerintah," katanya.
Baca juga: Mikhael Bataona sebut aneh negara demokrasi modern tanpa pengontrol
Baca juga: Benarkah Megawati bisa lunakkan oposisi?
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, MSi secara terpisah mengatakan, sepakat untuk menghidupkan oposisi guna membangun kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas.
"Saya sepakat perlu oposisi untuk menghidupkan demokrasi yang berkualitas, dan partai yang memposisikan diri sebagai oposan juga harus memiliki kerangka pikir yang jelas sebagai solusi pembanding, jika sebuah kebijakan kekuasaan yang dirasakan tidak sejalan," kata Ahmad Atang.
Artinya, harus menjadi oposisi yang berkualitas dan berperang secara argumentatif yang rasional dan cerdas, bukan turun ke jalan sebagai parlemen jalanan atau menggunakan rakyat sebagai tameng untuk unjuk kekuatan.
Di sisi lain, oposan harus menghilangkan cara pikir jika kekuasaan tidak pernah benar di matanya. "Jadi, oposan yang baik jika menegur ada yang salah dan memuji jika ada yang benar," kata Ahmad Atang.
Baca juga: Etiskah oposisi minta jatah menteri?
Baca juga: Hidupkan oposisi untuk bangun demokrasi yang berkualitas
"Selain itu, oposisi dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan rakyat," kata Johanes Tuba Helan kepada ANTARA di Kupang, Rabu (9/10).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan kemungkinan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tanpa oposisi, menyusul keinginan partai oposisi utama Gerindra untuk masuk dalam Pemerintahan Jokowi.
"Kita perlu oposisi agar pemerintahan lebih efektif, tetapi kalau semua parpol ikut dalam pemerintahan, siapa lagi yang akan melakukan kontrol terhadap pemerintah," katanya.
Baca juga: Mikhael Bataona sebut aneh negara demokrasi modern tanpa pengontrol
Baca juga: Benarkah Megawati bisa lunakkan oposisi?
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, MSi secara terpisah mengatakan, sepakat untuk menghidupkan oposisi guna membangun kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas.
"Saya sepakat perlu oposisi untuk menghidupkan demokrasi yang berkualitas, dan partai yang memposisikan diri sebagai oposan juga harus memiliki kerangka pikir yang jelas sebagai solusi pembanding, jika sebuah kebijakan kekuasaan yang dirasakan tidak sejalan," kata Ahmad Atang.
Artinya, harus menjadi oposisi yang berkualitas dan berperang secara argumentatif yang rasional dan cerdas, bukan turun ke jalan sebagai parlemen jalanan atau menggunakan rakyat sebagai tameng untuk unjuk kekuatan.
Di sisi lain, oposan harus menghilangkan cara pikir jika kekuasaan tidak pernah benar di matanya. "Jadi, oposan yang baik jika menegur ada yang salah dan memuji jika ada yang benar," kata Ahmad Atang.
Baca juga: Etiskah oposisi minta jatah menteri?
Baca juga: Hidupkan oposisi untuk bangun demokrasi yang berkualitas