Kupang (ANTARA) - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT), meminta pemerintah untuk proaktif melakukan konsolidasi terhadap pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS), agar benar-benar efektif.
"Kami dari Komisi V sudah meminta dinas agar proaktif dalam konsolidasi dana Bos, sekaligus menerapkan relaksasi pemanfaatannya agar benar-benar efektif sesuai regulasi pendukung di tengah Pandemi COVID-19," kata Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa kepada ANTARA di Kupang, Selasa (28/4).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan pengawasan terhadap pemanfaatan dana BOS di NTT, di tengah pandemi Virus Corona jenis baru (COVID-19).
Baca juga: Kesembuhan pasien COVID-19 kasus 01 di NTT harus jadi spirit
Baca juga: DPRD dukung implementasi KBM di tengah pandemi COVID-19
Menurut dia, saat ini tidak ada aktivitas di sekolah-sekolah, tetapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus tetap melakukan konsolidasi dengan kabupaten/kota, untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan dana BOS.
"Jangan sampai ada sekolah yang memanfaatkan kesempatan untuk menyimpan dana BOS dengan maksud dibungakan atau dipinjamkan kepada pihak lain," katanya.
Dia juga mengimbau agar sekolah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS reguler kepada pemerintah pusat maupun masyarakat.
"Sekolah juga harus melaporkan semua penggunaan dana melalui laman BOS Kemendikbud, setelah mendapat penyaluran dana di tahap pertama," katanya.
Dia mengatakan, jika sekolah gagal melaporkan penggunaan dana BOS, maka dana di tahap selanjutnya tidak bisa dicairkan.
Artinya, kepala sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab, dan memastikan semua sekolah menginput datanya, kata mantan Wakil Ketua DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
"Kami dari Komisi V sudah meminta dinas agar proaktif dalam konsolidasi dana Bos, sekaligus menerapkan relaksasi pemanfaatannya agar benar-benar efektif sesuai regulasi pendukung di tengah Pandemi COVID-19," kata Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa kepada ANTARA di Kupang, Selasa (28/4).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan pengawasan terhadap pemanfaatan dana BOS di NTT, di tengah pandemi Virus Corona jenis baru (COVID-19).
Baca juga: Kesembuhan pasien COVID-19 kasus 01 di NTT harus jadi spirit
Baca juga: DPRD dukung implementasi KBM di tengah pandemi COVID-19
Menurut dia, saat ini tidak ada aktivitas di sekolah-sekolah, tetapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus tetap melakukan konsolidasi dengan kabupaten/kota, untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan dana BOS.
"Jangan sampai ada sekolah yang memanfaatkan kesempatan untuk menyimpan dana BOS dengan maksud dibungakan atau dipinjamkan kepada pihak lain," katanya.
Dia juga mengimbau agar sekolah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS reguler kepada pemerintah pusat maupun masyarakat.
"Sekolah juga harus melaporkan semua penggunaan dana melalui laman BOS Kemendikbud, setelah mendapat penyaluran dana di tahap pertama," katanya.
Dia mengatakan, jika sekolah gagal melaporkan penggunaan dana BOS, maka dana di tahap selanjutnya tidak bisa dicairkan.
Artinya, kepala sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab, dan memastikan semua sekolah menginput datanya, kata mantan Wakil Ketua DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan ini.