Kupang (ANTARA) - Walikota Kupang Jefri Riwu Kore mengatakan bahwa pihaknya pastikan tak akan ada warga di ibu kota provinsi NTT itu akan mendapatkan bantuan pemerintah secara "double" atau dua kali apalagi lebih.
"Kami pastikan bahwa mereka yang sudah terdaftar untuk mendapatkan bantuan pemerintah yang lain, tak akan mendapatkan bantuan paket sembako Presiden," katanya kepada wartawan di Kupang, Senin, (18/5).
Baca juga: Paket sembako bantuan Presiden diprioritaskan untuk mahasiswa
Hal ini disampaikannya menanggapi pertanyaan sejumlah wartawan soal bagaimana Pemkot setempat mencegah agar tak ada warganya yang kembali mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat setelah sebelumnya sudah mendapatkan bantuan.
Menurut dia, ada list-list prioritas untuk bantuan presiden berapa orang, bantuan PKH berapa, dan juga bantuan e-warung barapa serta juga bantuan BLT sehingga tak ada pendobelan dalam pembagian bantuan.
"Jadi pemkot akan siapkan semua jenis bantuan, dan disiapkan jika ada yang belum dapat bantuan maka bisa mendapatkan bantuan yang disiapkan oleh kita," ujar dia.
Ia mengatakan bahwa dirinya sudah memerintahkan semua lurah di kota itu untuk, memasang nama-nama penerima bantuan di papan pengumuman sehingga prosesnya transparan.
Baca juga: Presiden Jokowi minta penyaluran bantuan sosial dipercepat
Hal ini ujar dia dilakukan sehingga pemerintah bisa mengecek secara langsung bahwa bantuan itu tepat sasar atau tidak.
"Saya tak ingin nanti bantuan dari pemerintah pusat ini diberikan secara terus menerus kepada teman, rekan atau tim kampanye yang nantinya dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Ini yang dicegah," ujar dia.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa, lurah-lurah di seluruh wilayah Kota Kupang mempunyai tanggung jawab yang besar yakni memastikan bahwa ada warganya yang terdampak COVID-19 itu.
Baca juga: Menteri Sosial akui data penerima bansos masih tumpang tindih
Baca juga: Presiden minta data penerima bansos dibuka untuk cegah kecurigaan
Sehingga nantinya bisa mendapatkan bantuan tersebut. Lurah-lurah juga kata dia minta untuk membuka pendaftaran siapa saja yang mendaftar untuk mendapatkan bantuan, namun pastinya melalui kontrol dinas sosial.
"Kami pastikan bahwa mereka yang sudah terdaftar untuk mendapatkan bantuan pemerintah yang lain, tak akan mendapatkan bantuan paket sembako Presiden," katanya kepada wartawan di Kupang, Senin, (18/5).
Baca juga: Paket sembako bantuan Presiden diprioritaskan untuk mahasiswa
Hal ini disampaikannya menanggapi pertanyaan sejumlah wartawan soal bagaimana Pemkot setempat mencegah agar tak ada warganya yang kembali mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat setelah sebelumnya sudah mendapatkan bantuan.
Menurut dia, ada list-list prioritas untuk bantuan presiden berapa orang, bantuan PKH berapa, dan juga bantuan e-warung barapa serta juga bantuan BLT sehingga tak ada pendobelan dalam pembagian bantuan.
"Jadi pemkot akan siapkan semua jenis bantuan, dan disiapkan jika ada yang belum dapat bantuan maka bisa mendapatkan bantuan yang disiapkan oleh kita," ujar dia.
Ia mengatakan bahwa dirinya sudah memerintahkan semua lurah di kota itu untuk, memasang nama-nama penerima bantuan di papan pengumuman sehingga prosesnya transparan.
Baca juga: Presiden Jokowi minta penyaluran bantuan sosial dipercepat
Hal ini ujar dia dilakukan sehingga pemerintah bisa mengecek secara langsung bahwa bantuan itu tepat sasar atau tidak.
"Saya tak ingin nanti bantuan dari pemerintah pusat ini diberikan secara terus menerus kepada teman, rekan atau tim kampanye yang nantinya dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Ini yang dicegah," ujar dia.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa, lurah-lurah di seluruh wilayah Kota Kupang mempunyai tanggung jawab yang besar yakni memastikan bahwa ada warganya yang terdampak COVID-19 itu.
Baca juga: Menteri Sosial akui data penerima bansos masih tumpang tindih
Baca juga: Presiden minta data penerima bansos dibuka untuk cegah kecurigaan
Sehingga nantinya bisa mendapatkan bantuan tersebut. Lurah-lurah juga kata dia minta untuk membuka pendaftaran siapa saja yang mendaftar untuk mendapatkan bantuan, namun pastinya melalui kontrol dinas sosial.