Kupang (ANTARA) - Sejumlah Tokoh Pendiri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mengecam aksi pembakaran bendera PDIP dalam unjuk rasa di Jakarta untuk menolak Rancangan Undang-Udang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
"Sebagai kader PDIP bahkan pendiri partai ini di NTT, saya terusik dan bahkan marah dengan oknum-oknum yang melakukan aksi itu," kata tokoh pendiri PDIP di NTT, Frans Lebu Raya, ketika menghubungi ANTARA di Kupang, Jumat (26/6).
Ia mengatakan hal itu menanggapi aksi pembakaran bendera PDIP dalam unjuk rasa tolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung MPR/DPR, Rabu (24/6).
Baca juga: Kampanye pilkada secara daring bukan hal baru
Baca juga: Legislator minta Pemprov NTT jabarkan anggaran COVID-19 secara perinci
Mantan Ketua DPD PDIP NTT empat periode itu mengaku betul-betul memahami bahwa PDIP sejak awal didirikan merupakan partai nasionalis dan berideologi Pancasila.
Untuk itu, lanjut dia, ketika dikaitkan bahwa PDIP merupakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang merupakan partai terlarang di Indonesia maka hal itu merupakan bentuk provokasi untuk memecah belah persatuan anak bangsa.
"Kami PDIP yang berjuang dengan landasan Pancasila dan akan tetap menjaga Pancasila. Kami bukan PKI," katanya menegaskan.
Frans Lebu Raya yang juga mantan gubernur NTT dua periode (2008-2018) yang diusung PDIP itu menegaskan bahwa para kader PDIP tidak akan terprovokasi dengan aksi pembakaran bendera tersebut.
Pihaknya mendorong agar aksi ini diselesaikan melalui jalur hukum karena menurut dia sejarah telah membuktikan dan mengajarkan kepada para kader PDIP untuk harus taat hukum.
"Ketua Umum kami ibu Megawati Soekarnoputri selalu mengajarkan kepada kami untuk taat pada hukum," katanya.
Tokoh lain pendiri Partai PDIP di NTT, Nikolaus Fransiskus, secara terpisah, juga mengaku mengecam aksi pembakaran bendera tersebut yang menurutnya merupakan bentuk provokasi untuk memecah-belah persatuan anak bangsa.
"Tetapi kalau ada yang berupaya untuk provokasi dapat dipastikan PDIP tidak terpancing dan tetap menempuh jalur hukum," katanya.
Ia juga mengingatkan semua pihak agar saling menjaga suasana aman dan saling menghormati sebagai sesama anak bangsa. "Pasti ada yang tidak puas dengan PDIP tapi mari kita saling menghargai," katanya.
"Sebagai kader PDIP bahkan pendiri partai ini di NTT, saya terusik dan bahkan marah dengan oknum-oknum yang melakukan aksi itu," kata tokoh pendiri PDIP di NTT, Frans Lebu Raya, ketika menghubungi ANTARA di Kupang, Jumat (26/6).
Ia mengatakan hal itu menanggapi aksi pembakaran bendera PDIP dalam unjuk rasa tolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung MPR/DPR, Rabu (24/6).
Baca juga: Kampanye pilkada secara daring bukan hal baru
Baca juga: Legislator minta Pemprov NTT jabarkan anggaran COVID-19 secara perinci
Mantan Ketua DPD PDIP NTT empat periode itu mengaku betul-betul memahami bahwa PDIP sejak awal didirikan merupakan partai nasionalis dan berideologi Pancasila.
Untuk itu, lanjut dia, ketika dikaitkan bahwa PDIP merupakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang merupakan partai terlarang di Indonesia maka hal itu merupakan bentuk provokasi untuk memecah belah persatuan anak bangsa.
"Kami PDIP yang berjuang dengan landasan Pancasila dan akan tetap menjaga Pancasila. Kami bukan PKI," katanya menegaskan.
Frans Lebu Raya yang juga mantan gubernur NTT dua periode (2008-2018) yang diusung PDIP itu menegaskan bahwa para kader PDIP tidak akan terprovokasi dengan aksi pembakaran bendera tersebut.
Pihaknya mendorong agar aksi ini diselesaikan melalui jalur hukum karena menurut dia sejarah telah membuktikan dan mengajarkan kepada para kader PDIP untuk harus taat hukum.
"Ketua Umum kami ibu Megawati Soekarnoputri selalu mengajarkan kepada kami untuk taat pada hukum," katanya.
Tokoh lain pendiri Partai PDIP di NTT, Nikolaus Fransiskus, secara terpisah, juga mengaku mengecam aksi pembakaran bendera tersebut yang menurutnya merupakan bentuk provokasi untuk memecah-belah persatuan anak bangsa.
"Tetapi kalau ada yang berupaya untuk provokasi dapat dipastikan PDIP tidak terpancing dan tetap menempuh jalur hukum," katanya.
Ia juga mengingatkan semua pihak agar saling menjaga suasana aman dan saling menghormati sebagai sesama anak bangsa. "Pasti ada yang tidak puas dengan PDIP tapi mari kita saling menghargai," katanya.