Jakarta (ANTARA) - Aliansi Global Anti Penipuan atau Global Anti-Scam Alliance (GASA) menekankan pentingnya memperkuat sistem pencegahan penipuan digital yang kian marak di Indonesia.
Hal ini disampaikan dalam peluncuran laporan "State of Scams in Indonesia 2025" yang dilakukan GASA bersama Mastercard dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH).
Ketua GASA Indonesia Chapter sekaligus Chief Legal & Regulatory Officer IOH, Reski Damayanti menyebut penipuan digital telah menjadi ancaman serius bagi keamanan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap ekosistem digital.
“Penipuan digital telah merugikan masyarakat di seluruh Indonesia, mengikis kepercayaan, menguras keuangan, dan mengancam keamanan konsumen sehari-hari,” ujar Reski di Jakarta, Jumat.
Reski menegaskan, Indonesia perlu memperkuat sistem pencegahan penipuan dengan teknologi canggih seperti AI yang didukung kolaborasi lintas industri dan regulasi yang jelas.
Lebih lanjut, GASA merekomendasikan tiga langkah utama memberdayakan konsumen lewat edukasi berkelanjutan, mewujudkan internet yang lebih aman melalui sistem pemblokiran penipuan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk investigasi dan penegakan hukum.
Upaya ini, menurut Reski, merupakan bagian dari komitmen GASA Indonesia untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, inklusif, dan terpercaya menuju visi Indonesia Emas 2045 Laporan GASA 2025 mencatat, dua dari tiga orang dewasa di Indonesia pernah mengalami paparan penipuan dalam setahun terakhir.
Sebanyak 35 persen responden menjadi korban, dan 14 persen di antaranya mengalami kerugian finansial. Adapun total kerugian diperkirakan mencapai Rp49 triliun, dengan rata-rata Rp1,7 juta per orang.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua GASA Indonesia Chapter sekaligus Country Manager Mastercard Indonesia, Aileen Goh, menekankan bahwa kepercayaan adalah fondasi utama ekonomi digital yang inklusif.
“Untuk menjaga kepercayaan ini, dibutuhkan lebih dari sekadar teknologi, yaitu aksi kolektif lintas sektor,” ujar Aileen.
Sementara itu, GASA APAC Director Brian D. Hanley mengingatkan bahwa setiap kasus penipuan memiliki dampak sosial nyata. Oleh karenanya, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil diharapkan bersatu untuk membangun kembali kepercayaan digital secara bersama-sama.
“Penipuan tidak hanya mengambil uang, tetapi juga kepercayaan antar manusia,” katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Indonesia dinilai perlu memperkuat sistem pencegahan penipuan
