Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selesai pada Desember tahun ini.
Menteri Basuki mengataka telah mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur untuk pengembangan KSPN Labuan Bajo sebesar Rp1,3 triliun atau lebih besar dari tahun 2019 sebesar Rp83,2 miliar.
"Kementerian PUPR sudah membuat program terpadu untuk pengembangan KSPN Labuan Bajo dari seluruh sektor mulai peningkatan kualitas layanan jalan dan jembatan, penyediaan Sumber Daya Air, permukiman, dan perumahan," kata Menteri PUPR dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, (13/9).
Dari besaran anggaran tersebut, Menteri Basuki menyampaikan anggaran tahun 2020 untuk pembangunan infrastruktur Labuan Bajo akan terserap 100 persen hingga akhir tahun ini. Target penyerapan anggaran sejalan dengan rencana penyelesaian pembangunan fisik infrastruktur KSPN Labuan Bajo pada Desember 2020.
Anggaran sebesar Rp1,3 triliun digunakan untuk penataan kawasan sejumlah destinasi pariwisata melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar Rp646,3 miliar diantaranya Kawasan Puncak Waringin Rp18,2 miliar dengan progres 50,68 persen, pengembangan kawasan Goa Batu Cermin sebesar Rp 27,5 miliar dengan progres 40 persen, dan Pulau Rinca meliputi pembangunan dermaga sebesar Rp47 miliar dan fasilitas penunjang wisata sebesar Rp50 miliar.
"Beberapa pekerjaan yang baru mulai adalah penataan kawasan Marina sudah ada kontraknya. Kemudian Pulau Rinca baru mulai dan sudah ada UPL/UPK (Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan)," ujar Menteri Basuki.
Untuk mendukung jaringan jalan Labuan Bajo, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga juga melakukan penanganan ruas jalan dalam kota, penataan trotoar dan drainase (pedestrian), perbaikan geometrik jalan, pelebaran dan preservasi serta pembangunan jalan baru.
Anggaran pengerjaannya untuk tahun ini sebesar Rp420,1 miliar diantaranya peningkatan jalan, trotoar, dan drainase Jalan Soekarno Atas sepanjang 2,19 km, Jalan Soekarno Bawah sepanjang 2,01 km, Jalan Simpang Pede sepanjang 4,51 km, dan peningkatan jalan kawasan pariwisata Waecicu sepanjang 4 km. Rata-rata progres fisik peningkatan jalan dan jembatan di Labuan Bajo mencapai 60 persen.
Di Bidang Sumber Daya Air, anggaran dukungan infrastruktur Labuan Bajo tahun 2020 sebesar Rp67,7 miliar diantaranya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengaman Pantai Lohbuaya di Pulau Rica.
Selanjutnya di Bidang Perumahan dengan anggaran sebesar Rp174,5 miliar diantaranya digunakan untuk peningkatan kualitas rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 4.100 unit.
Baca juga: Menteri PUPR apresiasi progres pembangunan Labuan Bajo
Baca juga: Menteri PUPR berharap pembangunan Bendungan Napung Gete cepat selesai
Kementerian PUPR melibatkan Arsitek Nusantara Yori Antar untuk penataan Labuan Bajo yang juga terlibat dalam pembenahan kawasan pariwisata Danau Toba, Sumut.
"Pengembangan kawasan wisata tidak cukup dengan konsultan teknik, namun juga perlu melibatkan arsitek agar infrastruktur yang dibangun tidak kaku, sehingga perlu diperhalus melalui arsitektur," kata Menteri PUPR.
Menteri Basuki mengataka telah mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur untuk pengembangan KSPN Labuan Bajo sebesar Rp1,3 triliun atau lebih besar dari tahun 2019 sebesar Rp83,2 miliar.
"Kementerian PUPR sudah membuat program terpadu untuk pengembangan KSPN Labuan Bajo dari seluruh sektor mulai peningkatan kualitas layanan jalan dan jembatan, penyediaan Sumber Daya Air, permukiman, dan perumahan," kata Menteri PUPR dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, (13/9).
Dari besaran anggaran tersebut, Menteri Basuki menyampaikan anggaran tahun 2020 untuk pembangunan infrastruktur Labuan Bajo akan terserap 100 persen hingga akhir tahun ini. Target penyerapan anggaran sejalan dengan rencana penyelesaian pembangunan fisik infrastruktur KSPN Labuan Bajo pada Desember 2020.
Anggaran sebesar Rp1,3 triliun digunakan untuk penataan kawasan sejumlah destinasi pariwisata melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar Rp646,3 miliar diantaranya Kawasan Puncak Waringin Rp18,2 miliar dengan progres 50,68 persen, pengembangan kawasan Goa Batu Cermin sebesar Rp 27,5 miliar dengan progres 40 persen, dan Pulau Rinca meliputi pembangunan dermaga sebesar Rp47 miliar dan fasilitas penunjang wisata sebesar Rp50 miliar.
"Beberapa pekerjaan yang baru mulai adalah penataan kawasan Marina sudah ada kontraknya. Kemudian Pulau Rinca baru mulai dan sudah ada UPL/UPK (Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan)," ujar Menteri Basuki.
Untuk mendukung jaringan jalan Labuan Bajo, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga juga melakukan penanganan ruas jalan dalam kota, penataan trotoar dan drainase (pedestrian), perbaikan geometrik jalan, pelebaran dan preservasi serta pembangunan jalan baru.
Anggaran pengerjaannya untuk tahun ini sebesar Rp420,1 miliar diantaranya peningkatan jalan, trotoar, dan drainase Jalan Soekarno Atas sepanjang 2,19 km, Jalan Soekarno Bawah sepanjang 2,01 km, Jalan Simpang Pede sepanjang 4,51 km, dan peningkatan jalan kawasan pariwisata Waecicu sepanjang 4 km. Rata-rata progres fisik peningkatan jalan dan jembatan di Labuan Bajo mencapai 60 persen.
Di Bidang Sumber Daya Air, anggaran dukungan infrastruktur Labuan Bajo tahun 2020 sebesar Rp67,7 miliar diantaranya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengaman Pantai Lohbuaya di Pulau Rica.
Selanjutnya di Bidang Perumahan dengan anggaran sebesar Rp174,5 miliar diantaranya digunakan untuk peningkatan kualitas rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 4.100 unit.
Baca juga: Menteri PUPR apresiasi progres pembangunan Labuan Bajo
Baca juga: Menteri PUPR berharap pembangunan Bendungan Napung Gete cepat selesai
Kementerian PUPR melibatkan Arsitek Nusantara Yori Antar untuk penataan Labuan Bajo yang juga terlibat dalam pembenahan kawasan pariwisata Danau Toba, Sumut.
"Pengembangan kawasan wisata tidak cukup dengan konsultan teknik, namun juga perlu melibatkan arsitek agar infrastruktur yang dibangun tidak kaku, sehingga perlu diperhalus melalui arsitektur," kata Menteri PUPR.