Kupang (Antara NTT) - Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Nusa Tenggara Timur Yohanes Rumat mengatakan, balap sepeda internasional Tour de Flores (TdF) di Pulau Flores beberapa waktu lalu belum merangkul pelaku usaha lokal.
"Para pelaku usaha lokal di NTT belum dilibatkan dalam TdF, semuanya hanya dikendalikan orang-orang dari luar baik event organizer, teknisi, dan lainnya sehingga pelaku usaha lokal hanya menonton," katanya saat dihubungi Antara di Kupang, Jumat.
Anggota DPRD Provinsi NTT mengatakan hal itu terkait keterlibatan para pelaku usaha pariwisata lokal dalam kegiatan skala internasional TdF di Pulau Flores pada 14-19 Juli 2017.
Menurutnya, karena kegiatan tersebut diadakan di NTT semestinya penyelenggara atau event organizer melibatkan para pelaku lokal yang selama ini memiliki izin menyelenggarakan kegiatan di daerah setempat.
"Kalau event organizer hanya orang-orang dari Jakarta, hanya mereka yang diuntungkan sementara pelaku lokal tidak mendapatkan apa-apa," katanya.
Selain itu, kata dia, sekurang-kurangnya peran pelaku usaha lain seperti pemandu wisata juga semestinya diberikan kesempatan untuk terlibat. Namun yang tampak dalam kegiatan tersebut, peran pemandu, teknisi, dan lainnya masih dibawa dari luar daerah.
Yohanes menilai, dampak pelaksanaan TdF belum memberikan keuntungan bagi daerah dari aspek ekonomi karena pemerintah daerah mengeluarkan biaya mencapai miliaran rupiah untuk kegiatan yang melibatkan para pebalap internasional dari berbagai negara itu.
"Padahal prinsip pariwisata itu bagaimana agar orang-orang dari luar dari negara maju membawa masuk uangnya untuk keuntungan daerah, ini malah kita di daerah miskin membiayai orang-orang kaya.
Biaya akomodasi transportasi, makan-minum, penginapan tim-tim pembalap dibebankan ke daerah sehingga dari aspek ekonomi belum efektif," katanya.
Meskipun demkian, Yohanes mengaku kegiatan TdF memiliki dampak yang besar dalam konteks promosi pariwisata di Pulau Flores dan sekitarnya sehingga perlu diselenggarakan secara berkelanjutan.
Untuk itu, katanya, perlu ada terobosan dari pemerintah provinsi bersama penyelenggara kegiatana agar TdF di masa mendatang dapat dibiayai pihak ketiga sehingga tidak menguras keuangan daerah.
Pemerintah Daerah, lanjutnya, cukup berperan sebagai tuan rumah dengan menyajikan jamuan untuk wisatawan maupun para pembalap seperti gala dinner, pentas seni dan budaya.
"Namun yang paling penting adalah para pelaku usaha lokal bisa diberdayakan agar selama kegiatan berlangsung mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang dirasakan secara langsung karena usahanya juga ikur bergerak," katanya.
"Para pelaku usaha lokal di NTT belum dilibatkan dalam TdF, semuanya hanya dikendalikan orang-orang dari luar baik event organizer, teknisi, dan lainnya sehingga pelaku usaha lokal hanya menonton," katanya saat dihubungi Antara di Kupang, Jumat.
Anggota DPRD Provinsi NTT mengatakan hal itu terkait keterlibatan para pelaku usaha pariwisata lokal dalam kegiatan skala internasional TdF di Pulau Flores pada 14-19 Juli 2017.
Menurutnya, karena kegiatan tersebut diadakan di NTT semestinya penyelenggara atau event organizer melibatkan para pelaku lokal yang selama ini memiliki izin menyelenggarakan kegiatan di daerah setempat.
"Kalau event organizer hanya orang-orang dari Jakarta, hanya mereka yang diuntungkan sementara pelaku lokal tidak mendapatkan apa-apa," katanya.
Selain itu, kata dia, sekurang-kurangnya peran pelaku usaha lain seperti pemandu wisata juga semestinya diberikan kesempatan untuk terlibat. Namun yang tampak dalam kegiatan tersebut, peran pemandu, teknisi, dan lainnya masih dibawa dari luar daerah.
Yohanes menilai, dampak pelaksanaan TdF belum memberikan keuntungan bagi daerah dari aspek ekonomi karena pemerintah daerah mengeluarkan biaya mencapai miliaran rupiah untuk kegiatan yang melibatkan para pebalap internasional dari berbagai negara itu.
"Padahal prinsip pariwisata itu bagaimana agar orang-orang dari luar dari negara maju membawa masuk uangnya untuk keuntungan daerah, ini malah kita di daerah miskin membiayai orang-orang kaya.
Biaya akomodasi transportasi, makan-minum, penginapan tim-tim pembalap dibebankan ke daerah sehingga dari aspek ekonomi belum efektif," katanya.
Meskipun demkian, Yohanes mengaku kegiatan TdF memiliki dampak yang besar dalam konteks promosi pariwisata di Pulau Flores dan sekitarnya sehingga perlu diselenggarakan secara berkelanjutan.
Untuk itu, katanya, perlu ada terobosan dari pemerintah provinsi bersama penyelenggara kegiatana agar TdF di masa mendatang dapat dibiayai pihak ketiga sehingga tidak menguras keuangan daerah.
Pemerintah Daerah, lanjutnya, cukup berperan sebagai tuan rumah dengan menyajikan jamuan untuk wisatawan maupun para pembalap seperti gala dinner, pentas seni dan budaya.
"Namun yang paling penting adalah para pelaku usaha lokal bisa diberdayakan agar selama kegiatan berlangsung mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang dirasakan secara langsung karena usahanya juga ikur bergerak," katanya.