Kupang (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Nusa Tenggara Timur Rafael Leta menilai bahwa Indonesia dapat kembali menjadi negara swasembada beras jika petani-petani diberikan pembinaan terkait pengembangan lumbung pangan.
"Pemerintah sebaiknya mengikuti pola pemerintahan lalu, yang mampu mewujudkan swasembada beras tahun 1984," katanya kepada ANTARA di Kupang, Kamis.
Menurut dia, untuk mewujudkan swasembada tersebut, pemerintah perlu mengembalikan peranan penyuluh seperti tahun 1980-an, yaitu dengan mengadopsi sistem latihan dan kunjungan dalam penyelenggaraan penyuluhan.
Sistem tersebut merupakan bagian dari strategi yang mesti dilakukan pemerintah, jika program lumbung pangan berhasil diterapkan di sejumlah daerah khususnya di provinsi Nusa Tenggara Timur.
Ia menambahkan belajar dari kisah kesuksesan yang pernah dialami oleh Indonesia bukan berarti bahwa mengabaikan peran pemerintahan Presiden Joko Widodo atau memuji pemerintahan yang lalu.
"Tetapi hal ini untuk mewujudkan ketahanan berkelanjutan membutuhkan pengalaman sebagai referensi itu sangat penting," ujarnya.
Ia juga menyarankan agar pemerintah mulai melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan kepada para petani secara baik, terencana, teroganisir dan terus menerus agar perilaku petani mulai dari dalam hal pengetahuan, sikap dan keterampilan terhadap program besar itu bisa terwujud.
"Pembinaan kepada petani itu juga sangat penting untuk mewujudkan program tersebut," tambah dia.
Khusus untuk lumbung pangan di Sumba Tengah, Rafael mengharapkan adanya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi NTT dan pemerintah kabupaten Sumba Tengah serta pembagian tugas sesuai porsi masing-masing.
"Tetapi terkadang pergantian para pejabat di lingkungan pemerintah daerah akan mempengaruhi konsistensi alur koordinasi yang sebelumnya sudah terbangun bisa terbengkalai," katanya.
Baca juga: Kunjungan Jokowi ke Sumba Tengah mampu angkat moralitas petani
Baca juga: Presiden Jokowi: Lumbung pangan di Sumba Tengah akan capai 10 ribu hektare
"Pemerintah sebaiknya mengikuti pola pemerintahan lalu, yang mampu mewujudkan swasembada beras tahun 1984," katanya kepada ANTARA di Kupang, Kamis.
Menurut dia, untuk mewujudkan swasembada tersebut, pemerintah perlu mengembalikan peranan penyuluh seperti tahun 1980-an, yaitu dengan mengadopsi sistem latihan dan kunjungan dalam penyelenggaraan penyuluhan.
Sistem tersebut merupakan bagian dari strategi yang mesti dilakukan pemerintah, jika program lumbung pangan berhasil diterapkan di sejumlah daerah khususnya di provinsi Nusa Tenggara Timur.
Ia menambahkan belajar dari kisah kesuksesan yang pernah dialami oleh Indonesia bukan berarti bahwa mengabaikan peran pemerintahan Presiden Joko Widodo atau memuji pemerintahan yang lalu.
"Tetapi hal ini untuk mewujudkan ketahanan berkelanjutan membutuhkan pengalaman sebagai referensi itu sangat penting," ujarnya.
Ia juga menyarankan agar pemerintah mulai melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan kepada para petani secara baik, terencana, teroganisir dan terus menerus agar perilaku petani mulai dari dalam hal pengetahuan, sikap dan keterampilan terhadap program besar itu bisa terwujud.
"Pembinaan kepada petani itu juga sangat penting untuk mewujudkan program tersebut," tambah dia.
Khusus untuk lumbung pangan di Sumba Tengah, Rafael mengharapkan adanya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi NTT dan pemerintah kabupaten Sumba Tengah serta pembagian tugas sesuai porsi masing-masing.
"Tetapi terkadang pergantian para pejabat di lingkungan pemerintah daerah akan mempengaruhi konsistensi alur koordinasi yang sebelumnya sudah terbangun bisa terbengkalai," katanya.
Baca juga: Kunjungan Jokowi ke Sumba Tengah mampu angkat moralitas petani
Baca juga: Presiden Jokowi: Lumbung pangan di Sumba Tengah akan capai 10 ribu hektare