Jakarta (ANTARA) - Indonesia menginisiasi Pertemuan Luar Biasa Komite Gerakan Non Blok (GNB) mengenai Palestina dan mendesak seluruh negara anggota GNB untuk mencari solusi permanen bagi Palestina.
Pertemuan Luar Biasa Komite Gerakan Non Blok (GNB) mengenai Palestina itu diselenggarakan secara virtual pada Selasa (22/6), menurut keterangan Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Rabu, (23/6).
Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Israel sudah menjadi suatu kegiatan rutin.
Hal tersebut, menurut Retno, akan terus berlangsung jika dunia tidak dapat menemukan solusi dari akar masalah, yaitu penghentian pendudukan Israel atas Palestina.
Terkait upaya untuk mencari solusi permamen bagi Palestina, Menlu RI menyampaikan tiga langkah penting yang perlu diambil oleh GNB.
Pertama, GNB harus mendukung pelaksanaan kembali negosiasi multilateral yang dapat dipercaya.
"Proses politik yang credible (dapat dipercaya) adalah satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya kembali kekerasan-kekerasan Israel. Telah lama sekali tidak ada negosiasi damai yang substantif antara Israel dan Palestina," kata Menlu Retno.
Dia menekankan bahwa dukungan GNB terhadap pelaksanaan kembali negosiasi damai sangat penting artinya, melalui platform multilateral yang ada dan didasarkan pada penyelesaian dua negara (two state solution) serta sejalan dengan parameter yang telah disepakati secara internasional.
Kedua, GNB perlu mendukung status Palestina sebagai negara.
Menlu RI menyoroti bahwa jumlah besar negara anggota GNB merupakan sebuah kekuatan, di mana suara GNB akan diperhitungkan oleh dunia. Oleh karena itu, GNB harus satu suara dalam mendukung status Palestina sebagai negara dan perjuangan warga Palestina mencapai kemerdekaan.
"Kita juga harus mendorong negara-negara GNB dan komunitas internasional lainnya, yang belum mengakui Palestina sebagai negara, untuk segera mengakui," ujar Retno.
Ketiga, GNB harus mencegah terulangnya kebrutalan Israel.
Menlu RI menyampaikan bahwa dalam Pertemuan Majelis Umum PBB pada Mei lalu, Indonesia mengusulkan pembentukan kehadiran internasional di Yerusalem guna mengawasi dan memastikan keselamatan rakyat Palestina di wilayah pendudukan serta menjaga status Al-Haram Al-Sharif sebagai entitas terpisah yang menjadi situs suci tiga agama.
Indonesia mengharapkan GNB juga melakukan usulan yang sama.
"Negara anggota GNB yang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB harus menjadi yang terdepan dalam mendorong inisiatif ini," kata Menlu Retno.
Sebagai penutup, Menlu RI kembali menegaskan bahwa tujuan pendirian GNB adalah untuk mengakhiri imperialisme dan kolonialisme. Oleh karena itu, GNB masih berutang kepada rakyat Palestina sebuah negara yang merdeka dan setara dengan negara-negara lain.
Baca juga: Bentrokan di Tepi Barat dengan Israel
"Perjuangan kita masih jauh dari selesai. Namun dengan bekerja sama, saya yakin suatu hari Palestina akan merdeka," ujarnya.
Baca juga: Israel menolak keputusan PBB selidiki konflik
Pertemuan Luar Biasa Komite Palestina GNB tingkat menteri menghasilkan satu deklarasi politik, yang antara lain berisi kecaman terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Israel, penegasan bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional, dorongan kepada negara-negara untuk mengakui status Palestina sebagai negara.
Pertemuan Luar Biasa Komite Gerakan Non Blok (GNB) mengenai Palestina itu diselenggarakan secara virtual pada Selasa (22/6), menurut keterangan Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Rabu, (23/6).
Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Israel sudah menjadi suatu kegiatan rutin.
Hal tersebut, menurut Retno, akan terus berlangsung jika dunia tidak dapat menemukan solusi dari akar masalah, yaitu penghentian pendudukan Israel atas Palestina.
Terkait upaya untuk mencari solusi permamen bagi Palestina, Menlu RI menyampaikan tiga langkah penting yang perlu diambil oleh GNB.
Pertama, GNB harus mendukung pelaksanaan kembali negosiasi multilateral yang dapat dipercaya.
"Proses politik yang credible (dapat dipercaya) adalah satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya kembali kekerasan-kekerasan Israel. Telah lama sekali tidak ada negosiasi damai yang substantif antara Israel dan Palestina," kata Menlu Retno.
Dia menekankan bahwa dukungan GNB terhadap pelaksanaan kembali negosiasi damai sangat penting artinya, melalui platform multilateral yang ada dan didasarkan pada penyelesaian dua negara (two state solution) serta sejalan dengan parameter yang telah disepakati secara internasional.
Kedua, GNB perlu mendukung status Palestina sebagai negara.
Menlu RI menyoroti bahwa jumlah besar negara anggota GNB merupakan sebuah kekuatan, di mana suara GNB akan diperhitungkan oleh dunia. Oleh karena itu, GNB harus satu suara dalam mendukung status Palestina sebagai negara dan perjuangan warga Palestina mencapai kemerdekaan.
"Kita juga harus mendorong negara-negara GNB dan komunitas internasional lainnya, yang belum mengakui Palestina sebagai negara, untuk segera mengakui," ujar Retno.
Ketiga, GNB harus mencegah terulangnya kebrutalan Israel.
Menlu RI menyampaikan bahwa dalam Pertemuan Majelis Umum PBB pada Mei lalu, Indonesia mengusulkan pembentukan kehadiran internasional di Yerusalem guna mengawasi dan memastikan keselamatan rakyat Palestina di wilayah pendudukan serta menjaga status Al-Haram Al-Sharif sebagai entitas terpisah yang menjadi situs suci tiga agama.
Indonesia mengharapkan GNB juga melakukan usulan yang sama.
"Negara anggota GNB yang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB harus menjadi yang terdepan dalam mendorong inisiatif ini," kata Menlu Retno.
Sebagai penutup, Menlu RI kembali menegaskan bahwa tujuan pendirian GNB adalah untuk mengakhiri imperialisme dan kolonialisme. Oleh karena itu, GNB masih berutang kepada rakyat Palestina sebuah negara yang merdeka dan setara dengan negara-negara lain.
Baca juga: Bentrokan di Tepi Barat dengan Israel
"Perjuangan kita masih jauh dari selesai. Namun dengan bekerja sama, saya yakin suatu hari Palestina akan merdeka," ujarnya.
Baca juga: Israel menolak keputusan PBB selidiki konflik
Pertemuan Luar Biasa Komite Palestina GNB tingkat menteri menghasilkan satu deklarasi politik, yang antara lain berisi kecaman terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Israel, penegasan bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional, dorongan kepada negara-negara untuk mengakui status Palestina sebagai negara.