Kupang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengajak seluruh pihak di provinsi tersebut bersama-sama memberdayakan budaya transaksi non-tunai mengingat capaiannya penggunaannya di NTT masih rendah.
“Saat ini untuk seluruh NTT capaian transaksi non tunai baru masih di bawah 50 persen,” kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu Provinsi NTT Adi Setiawan di Kupang, Rabu (27/8).
Ha itu ia sampaikan usai membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Semester II tahun anggaran 2025 dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025 Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT.
Menurut dia, masih rendahnya capaian transaksi di NTT dikarenakan terkendala pembangunan infrastruktur pendukung untuk mendukung penggunaan transaksi non tunai.
Adi Setiawan mengatakan penggunaan transaksi non-tunai melalui cash management system (CMS) yang bertujuan untuk akuntabilitas karena mudah untuk dipantau untuk pergerakan transaksi uangnya.
Selain itu juga karena hal ini berkaitan dengan aset lancar yang berkaitan dengan kas, maka penggunaan transaksi non tunai berdampak pada resiko kehilangan anggaran menjadi lebih minimal.
“Yang paling penting adalah meningkatkan kemudahan transaksi,” ujar dia.
Dalam rapat tersebut juga sejumlah instansi mendapatkan penghargaan dari DJPB karena berhasil menjalankan penggunaan anggaran melalui CMS untuk menghindari korupsi atau tindakan melawan hukum lainnya.
Dia berharap kedepannya penggunaan CMS khususnya untuk mendukung penggunaan transaksi non tunai semakin gencar dilaksanakan di NTT.
