Yangon (ANTARA) - Korban tewas sebagai akibat kudeta Myanmar pada 1 Februari menembus angka 1.000 pada Rabu, menurut pejabat kelompok aktivis Asosiasi Pendampingan Narapidana Politik (AAPP) yang mendata kasus pembunuhan oleh pasukan keamanan.

Juru bicara junta yang berkuasa tidak menanggapi panggilan telepon untuk dimintai komentar. Otoritas militer sebelumnya mengatakan bahwa data AAPP, yang banyak dikutip oleh organisasi internasional, dibesar-besarkan.

Militer juga menyebutkan bahwa sejumlah anggota pasukan keamanan tewas dan pihak AAPP tidak menyertakan mereka dalam hitungannya.

"Menurut catatan AAPP, 1.001 orang tak bersalah tewas," ungkap sekretaris AAPP Tate Naing kepada Reuters. "Jumlah korban sebenarnya jauh lebih banyak."

Negara di Asia Tenggara itu terjerumus dalam kekacauan sejak kudeta, di mana aksi protes berlangsung setiap hari, pemberontakan marak di kawasan perbatasan dan aksi mogok meluas sehingga menyebabkan ekonomi Myanmar rusak parah.

Militer melengserkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, menuding adanya kecurangan dalam pemilu November 2020 yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpinnya.

Baca juga: Indonesia tegaskan ASEAN tidak memberi pengakuan terhadap junta Myanmar

Baca juga: Kelompok HAM seruhkan Jepang hentikan proyek "real estate" di Myanmar

Komisi pemilu pada saat itu dan pengawas internasional menyebutkan bahwa tudingan militer tidak benar.

Otoritas militer mengklaim bahwa perebutan kekuasaan mereka tidak bisa disebut sebagai kudeta lantaran hal itu sejalan dengan Undang-Undang. (Antara/Reuters)