Washington (ANTARA) - Jaksa Agung Amerika Serikat Merrick Garland mendesak pejabat pemilu negara bagian dan lokal pada Kamis (26/8) untuk segera melaporkan setiap komunikasi bernada ancaman yang mereka terima kepada Biro Investigasi Federal (FBI).
Permintaan itu disampaikan karena ada peningkatan ancaman terhadap para penyelenggara pemilu AS.
"Untuk membantu kami membantu Anda, saya mendesak Anda untuk mengamankan dan segera memberikan kepada FBI setiap komunikasi mengancam yang Anda terima dalam bentuk apa pun," kata Garland.
Garland berbicara dalam pertemuan pejabat pemilihan umum yang juga dihadiri oleh direktur FBI dan para pejabat tinggi Departemen Kehakiman.
Pada akhir Juni, Depkeh AS bersama FBI meluncurkan satuan tugas untuk menyelidiki ancaman terhadap petugas pemilu.
"Perhatian kami terhadap masalah ini tidak akan berkurang," kata Garland, menurut transkrip sambutannya.
"Departemen berkomitmen untuk menyelidiki dan menuntut pelanggaran hukum federal terhadap pejabat pemilu dan petugas pemilu, dan untuk mendukung keselamatan dan keamanan Anda," katanya.
Hasil investigasi Reuters yang diterbitkan pada 11 Juni menemukan bahwa pekerja pemilu dan keluarga mereka masih menghadapi ancaman dan intimidasi berbulan-bulan setelah mantan Presiden Donald Trump kalah dalam pemilu pada November melawan Demokrat Joe Biden.
Trump terus mendaku secara keliru bahwa kekalahannya adalah hasil dari penipuan pemilih yang meluas.
Pernyataan Trump itu ditolak oleh banyak pengadilan, pejabat pemilihan negara bagian, maupun anggota pemerintahannya sendiri karena tidak berdasar.
Baca juga: AS resmi buka kantor regional CDC untuk kawasan Asia Tenggara
Intimidasi berlangsung sangat kasar, terutama di Georgia. Di negara bagian itu, Sekretaris Georgia Brad Raffensperger dan sejumlah pejabat pemilihan Republik lainnya telah membantah pendakuan Trump bahwa pemilihan 2020 dicurangi.
Baca juga: AS soroti ancaman yang alami pekerja medis di Myanmar
Menyusul laporan tersebut, Garland --yang ditunjuk Biden-- dalam pidatonya pada 11 Juni mengakui ada peningkatan ancaman terhadap para petugas pemilu.
Dia mengatakan Departemen Kehakiman akan secara agresif melindungi hak suara pada saat banyak negara bagian yang dipimpin Partai Republik memperketat undang-undang pemilu. (Antara/Reuters)
Permintaan itu disampaikan karena ada peningkatan ancaman terhadap para penyelenggara pemilu AS.
"Untuk membantu kami membantu Anda, saya mendesak Anda untuk mengamankan dan segera memberikan kepada FBI setiap komunikasi mengancam yang Anda terima dalam bentuk apa pun," kata Garland.
Garland berbicara dalam pertemuan pejabat pemilihan umum yang juga dihadiri oleh direktur FBI dan para pejabat tinggi Departemen Kehakiman.
Pada akhir Juni, Depkeh AS bersama FBI meluncurkan satuan tugas untuk menyelidiki ancaman terhadap petugas pemilu.
"Perhatian kami terhadap masalah ini tidak akan berkurang," kata Garland, menurut transkrip sambutannya.
"Departemen berkomitmen untuk menyelidiki dan menuntut pelanggaran hukum federal terhadap pejabat pemilu dan petugas pemilu, dan untuk mendukung keselamatan dan keamanan Anda," katanya.
Hasil investigasi Reuters yang diterbitkan pada 11 Juni menemukan bahwa pekerja pemilu dan keluarga mereka masih menghadapi ancaman dan intimidasi berbulan-bulan setelah mantan Presiden Donald Trump kalah dalam pemilu pada November melawan Demokrat Joe Biden.
Trump terus mendaku secara keliru bahwa kekalahannya adalah hasil dari penipuan pemilih yang meluas.
Pernyataan Trump itu ditolak oleh banyak pengadilan, pejabat pemilihan negara bagian, maupun anggota pemerintahannya sendiri karena tidak berdasar.
Baca juga: AS resmi buka kantor regional CDC untuk kawasan Asia Tenggara
Intimidasi berlangsung sangat kasar, terutama di Georgia. Di negara bagian itu, Sekretaris Georgia Brad Raffensperger dan sejumlah pejabat pemilihan Republik lainnya telah membantah pendakuan Trump bahwa pemilihan 2020 dicurangi.
Baca juga: AS soroti ancaman yang alami pekerja medis di Myanmar
Menyusul laporan tersebut, Garland --yang ditunjuk Biden-- dalam pidatonya pada 11 Juni mengakui ada peningkatan ancaman terhadap para petugas pemilu.
Dia mengatakan Departemen Kehakiman akan secara agresif melindungi hak suara pada saat banyak negara bagian yang dipimpin Partai Republik memperketat undang-undang pemilu. (Antara/Reuters)