Kupang (AntaraNews NTT) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan akan mengecek alasan PT Waskita Karya dan PT Nindia Karya yang menolak memanfaatkan jasa pengusaha lokal dalam pembangunan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT.
"Saya belum mendengar hal tersebut, namun saya akan mengecek dan mencari tahu apa tujuan dan maksud dari dua BUMN tersebut yang menolak menggunakan jasa pengusaha lokal," katanya kepada wartawan di Kupang, Rabu.
Sebelumnya, Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distribusi Indonesia (Ardin) Nusa Tenggara Timur juga memprotes kedua BUMN tersebut yang menolak menggunakan jasa pengusaha lokal dalam membangun Bendungan Temef yang dicanangkan Presiden Jokowi itu
Menteri Rini mengatakan pihak Kementerian BUMN sendiri akan tetap berusaha untuk membantu pengusaha-pengusaha lokal sebagai sub kontraktor dalam mengerjakan sebuah proyek yang dibiayai APBN guna meningkatkan perekonomian di daerah itu.
Namun, katanya, pemanfaatkan pengusaha lokal itu jika memenuhi syarat sebagai sub kontraktor untuk sebuah proyek yang berskala besar.
"Kontraktor lokal kalau memenuhi syarat pasti akan diberikan pekerjaan juga. Tapi saya akan cek nanti alasan penolakan tersebut," ujarnya.
Atas dasar itu, Ardin NTT juga mendesak Menteri PUPR Basuki Hadimulyo agar dapat memberdayakan pengusaha lokal dalam pembangunan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan itu.
"Dengan melibatkan pengusaha lokal, tentu memberikan nilai tambah terhadap perekonomian di Timor Tengah Selatan. Ini pentingnya pelibatan pengusaha lokal tersebut," kata Ferdi Tanoni, salah seorang pendiri Ardin NTT.
Kedua BUMN tersebut (PT Waskita Karya dan PT Nindia Karya) lebih memilih pengusaha dari Jawa dan Nusa Tenggara Barat yang memiliki peralatan berat yang lebih memadai ketimbang pengusaha lokal asal Timor Tengah Selatan.
Tanoni menyatakan tidak sependapat dengan pandangan meremehkan dari kedua BUMN tersebut, sehingga mendesak Menteri PUPR Basuki Hadimulyo untuk mempertimbangkan pemanfaatan jasa pengusaha lokal yang dinilai memenuhi kriteria sebagai sub kontraktor dari kedua BUMN tersebut.
Ia juga meminta Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menyampaikan hal serupa kepada PT Waskita Karya dan PT Nindia Karya agar dapat memberdayakan pengusaha lokal guna memberikan nilai tambah terhadap perekonomian Timor Tengah Selatan.
"Saya belum mendengar hal tersebut, namun saya akan mengecek dan mencari tahu apa tujuan dan maksud dari dua BUMN tersebut yang menolak menggunakan jasa pengusaha lokal," katanya kepada wartawan di Kupang, Rabu.
Sebelumnya, Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distribusi Indonesia (Ardin) Nusa Tenggara Timur juga memprotes kedua BUMN tersebut yang menolak menggunakan jasa pengusaha lokal dalam membangun Bendungan Temef yang dicanangkan Presiden Jokowi itu
Menteri Rini mengatakan pihak Kementerian BUMN sendiri akan tetap berusaha untuk membantu pengusaha-pengusaha lokal sebagai sub kontraktor dalam mengerjakan sebuah proyek yang dibiayai APBN guna meningkatkan perekonomian di daerah itu.
Namun, katanya, pemanfaatkan pengusaha lokal itu jika memenuhi syarat sebagai sub kontraktor untuk sebuah proyek yang berskala besar.
"Kontraktor lokal kalau memenuhi syarat pasti akan diberikan pekerjaan juga. Tapi saya akan cek nanti alasan penolakan tersebut," ujarnya.
Atas dasar itu, Ardin NTT juga mendesak Menteri PUPR Basuki Hadimulyo agar dapat memberdayakan pengusaha lokal dalam pembangunan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan itu.
"Dengan melibatkan pengusaha lokal, tentu memberikan nilai tambah terhadap perekonomian di Timor Tengah Selatan. Ini pentingnya pelibatan pengusaha lokal tersebut," kata Ferdi Tanoni, salah seorang pendiri Ardin NTT.
Kedua BUMN tersebut (PT Waskita Karya dan PT Nindia Karya) lebih memilih pengusaha dari Jawa dan Nusa Tenggara Barat yang memiliki peralatan berat yang lebih memadai ketimbang pengusaha lokal asal Timor Tengah Selatan.
Tanoni menyatakan tidak sependapat dengan pandangan meremehkan dari kedua BUMN tersebut, sehingga mendesak Menteri PUPR Basuki Hadimulyo untuk mempertimbangkan pemanfaatan jasa pengusaha lokal yang dinilai memenuhi kriteria sebagai sub kontraktor dari kedua BUMN tersebut.
Ia juga meminta Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menyampaikan hal serupa kepada PT Waskita Karya dan PT Nindia Karya agar dapat memberdayakan pengusaha lokal guna memberikan nilai tambah terhadap perekonomian Timor Tengah Selatan.