Kupang (AntaraNews NTT) - Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Benediktus Polo Maing mengemukakan, salah satu daerah yang belum mencairkan anggarannya untuk proses Pilkada serentak tahun 2018 yaitu Kabupaten Kupang.
"Persoalan yang terjadi di Kabupaten Kupang ini karena dana hiba 2018 itu belum dicairkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)," kata Benediktus Polo Maing di Kupang, Kamis (22/3)
Ia menjelaskan, lambatnya pencarian dana itu akan berdampak pada tahapan-tahapan Pilkada yang dijalankan KPU setempat. "Ini akan sangat mengganggu proses-proses Pilkada yang akan dilakukan KPU," katanya.
Mantan Asisten III Setda NTT itu mengatakan, namun persoalan tersebut berkaitan kendala yang bersifat teknis. "Karena mungkin minta SPJ (Laporan Pertanggungjawaban, Red) dulu baru bisa dicairkan, sementara dari sisi aturan tidak harus demikian," katanya.
Untuk itu, kata Polo Maing, pemerintah provinsi segera berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Kabupaten Kupang sehingga persoalan pemahaman terkait SPJ bisa menemukan jalan keluar untuk kelancaran proses Pilkada 2018.
Baca juga: Pilkada 2018 - Dana pengamanan Pilkada 2018 membengkak
Baca juga: Pilkada 2018 - Semua data yang dihasilkan melalui proses Sidalih
"Kita tidak bisa diam begitu saja, ini bisa berpotensi membuat Pilkada di Kabupaten Kupang ditunda," kata Wakil Ketua DPD I PDIP NTT itu.
Menurutnya, para tim bersama paket pasangan calon yang diusung untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Kupang sudah lama bekerja keras dengan biaya dan tenaga yang besar.
Sehingga, lanjutnya, jika akhirnya Pilkada ditunda maka bisa saja menimbulkan persoalan bagi para pasangan calon maupun masyarakat setempat yang memilih hak politik untuk memilih pemimpinnya.
Kabupaten Kupang merupakan salah satu dari sembilan kabupaten lainnya di NTT yang akan menggelar Pilkada 2018 untuk pemilihan bupati-wakil bupati yang beririsan pula dengan pemilihan gubernur-wakil gubernur.
Baca juga: Pilkada 2018 - E-KTP beres sebelum Pilkada
"Persoalan yang terjadi di Kabupaten Kupang ini karena dana hiba 2018 itu belum dicairkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)," kata Benediktus Polo Maing di Kupang, Kamis (22/3)
Ia menjelaskan, lambatnya pencarian dana itu akan berdampak pada tahapan-tahapan Pilkada yang dijalankan KPU setempat. "Ini akan sangat mengganggu proses-proses Pilkada yang akan dilakukan KPU," katanya.
Mantan Asisten III Setda NTT itu mengatakan, namun persoalan tersebut berkaitan kendala yang bersifat teknis. "Karena mungkin minta SPJ (Laporan Pertanggungjawaban, Red) dulu baru bisa dicairkan, sementara dari sisi aturan tidak harus demikian," katanya.
Untuk itu, kata Polo Maing, pemerintah provinsi segera berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Kabupaten Kupang sehingga persoalan pemahaman terkait SPJ bisa menemukan jalan keluar untuk kelancaran proses Pilkada 2018.
Baca juga: Pilkada 2018 - Dana pengamanan Pilkada 2018 membengkak
Baca juga: Pilkada 2018 - Semua data yang dihasilkan melalui proses Sidalih
"Kita tidak bisa diam begitu saja, ini bisa berpotensi membuat Pilkada di Kabupaten Kupang ditunda," kata Wakil Ketua DPD I PDIP NTT itu.
Menurutnya, para tim bersama paket pasangan calon yang diusung untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Kupang sudah lama bekerja keras dengan biaya dan tenaga yang besar.
Sehingga, lanjutnya, jika akhirnya Pilkada ditunda maka bisa saja menimbulkan persoalan bagi para pasangan calon maupun masyarakat setempat yang memilih hak politik untuk memilih pemimpinnya.
Kabupaten Kupang merupakan salah satu dari sembilan kabupaten lainnya di NTT yang akan menggelar Pilkada 2018 untuk pemilihan bupati-wakil bupati yang beririsan pula dengan pemilihan gubernur-wakil gubernur.
Baca juga: Pilkada 2018 - E-KTP beres sebelum Pilkada