Kupang (ANTARA) - Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Politik dan Keamanan Kemenkumham RI, Ambeg Paramarta, menilai bahwa sebanyak 14 unit pelaksana tugas (UPT) di Kanwil Kemenkumham NTT layak untuk diusulkan dalam pembangunan zona integritas (ZI)
"Saya melihat bahwa di NTT inikan ada 14 UPT, nah dari semuanya layak untuk diusulkan dalam pembangunan zona integritas," katanya kepada wartawan di Kupang, Rabu (6/10)
Hal ini disampaikan usai memberikan pemberian pembnaan dan penguatan kembali pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lapas Kelas II A Kupang dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang.
Ia menjelaskan bahwa untuk mencapai WBK melalui pembangunan kembali zona integritas ada enam area yang menjadi penilaian.
Baca juga: Kemenkumham tak ingin KAI tenun ikat NTT dijiplak
Enam area itu seperti menajemen perubahaan. Dimana bagaimana merubah cara pikir seluruh pegawai di 14 UPT itu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan layanan yang bersih bebas dari KKN tidak ada pungli dan gratifikasi.
"Kemudian juga dari aspek penataan manajemen SDM kemudian aspek pengawasan. Jadi harus dipastikan tidak terjadi penyimpangan pada saat kita melakukan tugas pokok dan fungsi," ujar dia.
Didalam aspek penataan itu juga terdapat akuntabilitas kinerja dan juga bagaimana memastikan bahwa layanan publik itu meningkat dan berkualitas.
Lebih lanjut kata dia, dalam membangun wilayah zona integritas itu, kemudian pelayanana publik yang lengkap dan lapas yang bersih dan bebas KKN tentunya diperlukan Komitmen bersama.
"Komitmen tidak hanya dari pemimpinannya saja, tetapi juga dari semua jajaran termasuk jajaran paling bawah," ujar dia lagi.
Baca juga: Kemenkumham NTT dorong pemda SBD percepat pendaftaran IG tenun ikat
Kini ujar dia untuk pembangunan zona integitas Kemenkumham kini sudah mendapatkan usulkan sebanyak 520 UPT dan hal itu merupakan upaya kami untuk memastikan bahwa pembanguan zona integritas itu dilaksanakan pada tingkat satuan kerja-satuan kerja.
Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkumham NTT Marciana D Jone mengatakan bahwa pihajknya sengaja mengundang Staf Ahli bidang Hukum dan HAM bidang politik dan Keamanan Kementerian Hukum dan HAM Y Ambeg Paramarta untuk meminta dukungan dan arahan agar semangat yang telah dimiliki jajarannya dapat membuahkan hasil yang baik dalam predikat WBK dan WBBM.
Terkait UPT yang disulkan itu ia menyebutkan diantaranya Kanwil Kemenkuham NTT, Lapas Kupang, Lapas Ba'a, Ende, Kalabahi, Lembata, Lapas terbuka Waikabubak, laps Waikabubak, Lapas Pembinaan Anak Kupang, LPP Kupang, Rutan Kupang, rutan Maumere,. rutan Soe, Imigrasi Kupang dan Rudenim.
"Saya melihat bahwa di NTT inikan ada 14 UPT, nah dari semuanya layak untuk diusulkan dalam pembangunan zona integritas," katanya kepada wartawan di Kupang, Rabu (6/10)
Hal ini disampaikan usai memberikan pemberian pembnaan dan penguatan kembali pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lapas Kelas II A Kupang dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang.
Ia menjelaskan bahwa untuk mencapai WBK melalui pembangunan kembali zona integritas ada enam area yang menjadi penilaian.
Baca juga: Kemenkumham tak ingin KAI tenun ikat NTT dijiplak
Enam area itu seperti menajemen perubahaan. Dimana bagaimana merubah cara pikir seluruh pegawai di 14 UPT itu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan layanan yang bersih bebas dari KKN tidak ada pungli dan gratifikasi.
"Kemudian juga dari aspek penataan manajemen SDM kemudian aspek pengawasan. Jadi harus dipastikan tidak terjadi penyimpangan pada saat kita melakukan tugas pokok dan fungsi," ujar dia.
Didalam aspek penataan itu juga terdapat akuntabilitas kinerja dan juga bagaimana memastikan bahwa layanan publik itu meningkat dan berkualitas.
Lebih lanjut kata dia, dalam membangun wilayah zona integritas itu, kemudian pelayanana publik yang lengkap dan lapas yang bersih dan bebas KKN tentunya diperlukan Komitmen bersama.
"Komitmen tidak hanya dari pemimpinannya saja, tetapi juga dari semua jajaran termasuk jajaran paling bawah," ujar dia lagi.
Baca juga: Kemenkumham NTT dorong pemda SBD percepat pendaftaran IG tenun ikat
Kini ujar dia untuk pembangunan zona integitas Kemenkumham kini sudah mendapatkan usulkan sebanyak 520 UPT dan hal itu merupakan upaya kami untuk memastikan bahwa pembanguan zona integritas itu dilaksanakan pada tingkat satuan kerja-satuan kerja.
Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkumham NTT Marciana D Jone mengatakan bahwa pihajknya sengaja mengundang Staf Ahli bidang Hukum dan HAM bidang politik dan Keamanan Kementerian Hukum dan HAM Y Ambeg Paramarta untuk meminta dukungan dan arahan agar semangat yang telah dimiliki jajarannya dapat membuahkan hasil yang baik dalam predikat WBK dan WBBM.
Terkait UPT yang disulkan itu ia menyebutkan diantaranya Kanwil Kemenkuham NTT, Lapas Kupang, Lapas Ba'a, Ende, Kalabahi, Lembata, Lapas terbuka Waikabubak, laps Waikabubak, Lapas Pembinaan Anak Kupang, LPP Kupang, Rutan Kupang, rutan Maumere,. rutan Soe, Imigrasi Kupang dan Rudenim.